REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan program subsidi beras sebagai upaya menjaga stabilisasi harga terutama pada periode triwulan keempat 2023 dan triwulan pertama 2024 dengan alokasi sebanyak 800 ton.
"Dalam program subsidi beras ini pemerintah provinsi mengalokasikan sebanyak 800 ton, terdiri dari 400 ton beras pulen dan 400 ton beras pera (karau)," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpang) Kalimantan Tengah Riza Rahmadi di Palangka Raya, Selasa (3/10/2023).
Riza menjelaskan, program subsidi beras ini digagas Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran sebagai salah satu langkah antisipasi pemerintah provinsi menyikapi kondisi terkini.
Berdasarkan data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, inflasi tahun ke tahun (year on year) pada September 2023 sebesar 1,88 persen, turun dari bulan sebelumnya 2,99 persen. Kendati menurun, hal yang diwaspadai pemerintah provinsi yakni inflasi bulan ke bulan (month to month) yang mengalami kenaikan dari -0,20 persen menjadi 0,11 persen.
"Hal yang patut kita waspadai di sini adalah penyumbang inflasi terbesar adalah komoditas beras pada dua kota sampel inflasi, baik Palangka Raya maupun Sampit," ujarnya.
Untuk wilayah Palangka Raya komoditas beras menjadi penyumbang inflasi teratas yakni 0,07 persen, begitu juga untuk wilayah Sampit beras menjadi komoditas utama penyumbang inflasi, yakni 0,114 persen. Kondisi ini dipicu berbagai hal, di antaranya cuaca ekstrem dampak fenomena El Nino sehingga mempengaruhi komoditas beras, baik dari sisi produksi maupun pasokan.
"Untuk itulah, gubernur Kalimantan Tengah menginstruksikan kepada kami (Dishanpang) untuk melaksanakan program subsidi beras, sehingga dapat menjaga stabilisasi harga sekaligus tetap tersedianya akses masyarakat terhadap pangan dengan harga terjangkau," ujarnya.
Selain program tersebut, pemerintah provinsi juga mengoptimalkan dua program lain yang sedang berjalan, yaitu bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total keseluruhan sebanyak 107.677 KPM se-Kalimantan Tengah, serta penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
"Kami harapkan ketiga program tersebut dapat menanggulangi kenaikan harga beras di Provinsi Kalimantan Tengah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
