REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan banyak oknum aparat penegak hukum yang terlibat kasus narkoba. Karena itu, Jokowi meminta agar dilakukan penegakan hukum secara tegas sehingga bisa memberikan efek jera kepada aparat yang terlibat.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam sambutan pembukaan di rapat terbatas pemberantasan dan penanganan narkoba di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/9/2023).
"Mulai penegakan hukum yang tegas, sehingga memberikan efek jera. Karena kita tahu juga banyak oknum aparat penegak hukum kita yang terlibat di dalamnya. Ini menjadi catatan dan tindakan tegas harus diberikan kepada mereka," ujar Jokowi.
Dari catatan BNN, sebanyak 3,6 juta jiwa masyarakat melakukan penyalahgunaan narkoba atau sekitar 1,95 persen. Banyaknya masyarakat yang menyalahgunakan narkoba ini menyebabkan terjadinya kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas).
Karena itu, Jokowi meminta agar jajarannya mencari terobosan untuk mengurangi angka kejahatan narkoba yang sangat besar.
"Saya ingin mengajak kita semua untuk mencari sebuah lompatan terobosan agar kejahatan luar biasa ini bisa kita kurangi, kita selesaikan dengan baik," ujar Jokowi.
Sementara terkait rehabilitasi para pengguna narkoba, Jokowi menerima usulan dari Pangdam agar dilakukan di Resimen Induk Komando Daerah Militer. Jokowi menyebut, rindam memiliki kapasitas sekitar 300-500 untuk merehabilitasi para pengguna narkoba.
"Yang berkaitan dengan rehabilitasi pada pelaku karena di lapas juga belum, kemarin ada usulan dari Pangdam untuk bisa dilakukan di rindam, di setiap kodam. Mereka punya kapasitas kurang lebih 300-an, 500-an yang bisa direhab di situ," ujarnya.
Kendati demikian, hal ini akan dibahas lebih lanjut, terutama terkait masalah anggarannya. Selain itu, Jokowi juga menekankan agar dilakukan upaya pencegahan, khususnya penyelundupan masuknya narkoba.
Ia ingin upaya pencegahan ini fokus dilakukan di provinsi dengan angka tertinggi penyalahgunaan narkoba. "Ini secara saya kira agar kita fokus saya ingin nanti juga memutuskan kita dikerjakan, nggak di semua provinsi dulu lah, mungkin 5 besar, provinsi 5 besar yang narkobanya paling tinggi. Kita fokuskan di situ. Atau 10 besar, tapi nanti kita putuskan setelah kita berbicara di sini," ujar Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika