REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali menghormati mekanisme di internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam memutuskan sikap untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Ia sendiri enggan berandai-andai jika PKS memutuskan untuk tidak mendukung pasangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar.
"Kalau pada akhirnya (PKS Cabut dukungan dari Anies), ya saya tidak mau berandai-andai. Karena di setiap keputusan politik pasti selalu ada konsekuensi-konsekuensi yang kita terima, karena partai politik itu, ya kami sadar betul bahwa apa yg kami lakukan hari ini," ujar Ali di Nasdem Tower, Jakarta, Rabu (6/9/2023).
Partai Nasdem tak akan memaksa PKS untuk mendukung pasangan Anies-Muhaimin. Namun ia yakin, PKS tak akan mencabut dukungannya dari Anies dan pihaknya akan menunggu keputusan Majelis Syura PKS.
"Sampai hari ini kalau kita lihat PKS salah satu partai yang aktif melakukan konsolidasi dengan Mas Anies, artinya tinggal penyatuannya," ujar Ali.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold adalah sebesar 20 persen. Jumlah suara Partai Nasdem (9,05 persen) dan PKB (9,69 persen) belumlah memenuhi syarat tersebut.
Namun, keduanya memenuhi syarat pencalonan presiden yang lain, yakni memiliki minimal 115 kursi di DPR. Jumlah kursi mereka adalah 117 kursi, dengan Partai Nasdem (59 kursi) dan PKB (58 kursi).
Dengan hadirnya PKS, ia yakin hal tersebut akan menambah kekuatan dari koalisi pengusung Anies-Muhaimin. Namun dalam proses menunggu tersebut, Partai Nasdem dan PKB akan melakukan konsolidasi di setiap tingkatan kepengurusannya di berbagai daerah.
"Setelah pertemuan ini sudah mulai melakukan konsolidasi di basis masing-masing. Sehingga pembentukan tim pemenangan nasional itu nanti akan kita kukuhkan setelah parpol koalisi sudah dinyatakan lengkap dan melaksanakan konsultasi kepada capres," ujar anggota Komisi III DPR itu.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan, ada rencana kunjungan Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar ke Kantor DPP PKS. Namun, ia belum dapat memastikan waktu pertemuan tersebut.
Setelah adanya silaturahim dari Muhaimin, PKS kemungkinan besar akan menggelar Rapat Majelis Syura. Forum tersebut untuk memastikan sikap partai setelah adanya deklarasi pasangan Anies dengan Muhaimin.
Lewat keputusan Rapat Majelis Syura PKS sebelumnya, partai bersepakat untuk mengusung Anies sebagai bakal calon presiden (capres). Jelasnya, keputusan tersebut kemungkinan besar tak akan berubah setelah adanya deklarasi pasangan dengan Muhaimin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika