REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menanggapi pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya yang menegaskan, NU tidak lagi terlibat dalam partai politik dan Pilpres 2024.
Dia menegaskan, tak pernah membawa PBNU dalam sikap dan keputusan PKB. "Saya tidak pernah bawa-bawa itu, saya tidak pernah bawa-bawa PBNU, tapi saya dari lahir sampai sekarang orang tahu saya adalah NU," ucap Muhaimin sebelum menghadiri rapat konsolidasi antara Partai Nasdem dan PKB di Nasdem Tower, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2023).
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Nasdem, Effendy Choirie alias Gus Choi menilai, PBNU tak bisa melarang warga NU atau Nahdliyin dalam memilih partai politik atau sosok tertentu. Termasuk terhadap pasangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (Amin).
Awalnya, kata dia, warga NU terbagi dua, yakni struktural dan kultural. Secara kultural, para Nahdliyin boleh berpolitik dan memilih dengan orientasi kepada kemaslahatan dan dilakukan secara akhlakul karimah.
"Itu khitah, jadi NU itu punya khitah, artinya apa? Artinya seluruh warganya boleh mendukung partai politik apapun, ikut koalisi capres-cawapres siapapun itu boleh," ujar Gus Choi yang pernah dipecat Cak Imin saat menjadi anggota Fraksi PKB DPR periode 2009-2014 di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023).
"Jadi PBNU tidak bisa melarang warganya, kadernya untuk berpartai dengan partai apa, koalisi dengan siapa, itu tidak ada larang, itu bebas. Termasuk Cak Imin, harus dibebaskan, tidak boleh lagi didistorsi-didistorsi, tidak boleh lagi dicemooh-cemooh, itu hak dia," ucap Gus Choi.