Sebelumnya, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong, mengatakan, pihaknya tidak dapat bertindak lebih dari pemblokiran terhadap situs-situs judi online. Terhitung sejak 2018 lalu, sudah ada 840 ribu situs judi online yang pihaknya blokir, tapi mereka tetap terus ada. Sebab itu, kata dia, Kemenkominfo tak bisa bekerja sendiri untuk memberantas judi online.
Adapun iklan judi online disebut menjadi pintu masuk bagi masyarakat yang terjerumus ke dalamnya. Ada dua faktor penting yang perlu menjadi perhatian oleh pemerintah dalam upaya pemberantasan judi online, yakni para agen judi yang berada di Indonesia dan kebocoran data pribadi.
“Sumber utamanya adalah ketika ada tawaran dari bandar judi ke agen judi yang ada di Indonesia atau orang Indonesia, kemudian agen judi itu dia bisa mendapatkan kontak, sehingga menawarkan iklan judi itu kepada masyarakat. Darimana sumbernya? Kebocoran data pribadi,” ujar pakar keamanan siber dari lembaga CISSReC, Pratama Persadha.
Dari sanalah para agen judi online mendapat nomor ponsel yang masyarakat punya untuk kemudian menawarkan barang dagangannya tersebut, baik lewat aplikasi pesan singkat Whatsapp maupun SMS biasa. Ketika seseorang tertarik dengan tawaran yang dilemparkan oleh para agen judi online itu, terjerumuslah mereka ke perputaran uang judi tersebut.
Pratama menerangkan, bandar judi rata-rata tidak berjumlah banyak. Hanya ada dua atau tiga yang berada di Indonesia. Menurut dia, yang banyak ada di Indonesia adalah para agen judi online, bahkan mencapai ribuan. Para agen tersebut yang membuat situs dan mempunyai orang-orang pemasaran yang menawarkan judi online kepada masyarakat.
“Orang-orang inilah yang mencari mangsa di Indonesia. Begitu kita daftar, di-direct apps-nya sama. Ada slot, poker, QQ, domino, bacarat. Semua bisa kita mainkan,” tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
