REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini berharap agar Partai Demokrat kembali dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Demokrat telah menyatakan resmi mencabut dukungan untuk bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan pada Jumat (1/9).
Demokrat kecewa, Anies menggandeng Ketum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres."Saya sih masih tetap berharap, meskipun Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sudah mengatakan, atau Demokrat sudah mengatakan cabut, saya masih berharap mudah-mudahan ke depan ada perenungan ulang bisa gabung dengan koalisi ini, ya kan? Gitu," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Sebab, Jazuli menilai bahwa politik bersifat dinamis. Selain itu, bisa saja keputusan Partai Demokrat mencabut dukungannya terhadap Anies Baswedan dan keluar dari koalisi lantaran kaget mendengar kabar soal sosok bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies.
"Bisa saja kemarin Pak SBY mengatakan saya cabut karena lagi agak kaget gitu, begitu cepat perubahan. Tapi mungkin saja setelah renungan lagi namanya orang kan, kan bagus juga kalau akhirnya Demokrat gabung lagi sama koalisi ini," tuturnya.
Dia menekankan pula bahwa pihaknya masih akan menunggu keputusan Majelis Syuro untuk menyepakati bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan yakni Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Sebab, kata dia, keputusan strategis menyangkut sikap politik PKS tidak dapat diambil secara one man show, melainkan diputuskan melalui Majelis Syuro yang terdiri dari 99 anggota selaku pemegang keputusan tertinggi partai-nya.
"Ketika ada calon umpamanya yang belum dibicarakan di Majelis Syuro, ya kita harus rapatkan dulu nih di Majelis Syuro supaya lebih objektif lah, kira-kira ngambil keputusannya itu," ujarnya.
Sebelumnya, Jumat (1/9), Partai Demokrat resmi mencabut dukungannya untuk bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan sekaligus keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) setelah Majelis Tinggi Partai Demokrat menggelar rapat di Cikeas, Bogor, Jawa Barat.
Adapun pada Sabtu (2/9), PKS menunggu hasil musyawarah Majelis Syuro, sebagai pemegang keputusan tertinggi partai, sebelum ikut menyepakati keputusan Partai NasDem dan Anies Baswedan memilih Ketua PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres)/.
"Kami (PKS) mengacu pada anggaran dasar kami di PKS, sesuai Pasal 16 Anggaran Dasar PKS ayat (2) huruf i, menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan/atau wakil presiden RI adalah (keputusan) Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai, yang keanggotaannya terdiri atas anggota PKS dari seluruh Indonesia," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu.
Dengan masih menunggu hasil musyawarah Majelis Syuro itu, maka PKS secara resmi tidak mengirimkan perwakilannya hadir pada Deklarasi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) sebagai pasangan bakal calon presiden (capres) dan bakal cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
