REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyatakan angka kemiskinan ekstrem di provinsi setempat mengalami penurunan dari 1,74 persen, saat ini tinggal 1,2 persen saja.
"Adapun jumlah penduduk yang dikategorikan miskin ekstrem di provinsi, turun hingga 12.100 jiwa pada 2022," kata Ansar Ahmad saat pertemuan dengan Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerjasama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Muhammad Mardiono di Graha Kepri, Kota Batam, Sabtu (2/9/2023).
Dia menjelaskan untuk permasalahan kemiskinan ekstrem, secara umum di Kepri terus mengalami penurunan. Jika pada tahun 2021 masih terdapat 41.300 jiwa, maka pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 29.200 jiwa atau berkurang hingga 12.100 jiwa.
"Dengan kata lain, jika sebelumnya angka kemiskinan di Kepri ada pada kisaran 1,74 persen, maka saat ini masih ada 1,2 persen. Inilah yang masih harus diselesaikan," katanya lagi.
Lebih lanjut dia mengatakan, secara umum persoalan kemiskinan dan ketahanan pangan di Kepri sepanjang tahun 2022 terus mengalami perbaikan, terutama dari sisi jumlah masyarakat miskin dan juga upaya penguatan ketahanan pangan dan juga pertanian.
Menurut dia, terdapat beberapa hal terkait pembangunan di Kepri, salah satunya program penyambungan listrik ke masyarakat pulau-pulau, program mikro ekonomi berupa pinjaman modal usaha dengan bunga nol persen, hingga program gerakan menanam cabai dengan memanfaatkan pekarangan rumah.
"Terkait ketahanan pangan, Kepri memang memiliki tantangan tersendiri dalam upaya penguatan ketahanan pangan dan juga pertanian. Salah satunya, belum mampu memenuhi sendiri secara mandiri dan masih bergantung pada pasokan dari luar daerah," ujar dia lagi.
Sementara untuk ketersediaan lahan pertanian di Kepri juga sangat terbatas. Hal itu ditambah dengan keberadaan lahan yang dikelola para petani yang sebagian adalah lahan pinjam pakai dan bukan milik sendiri, sehingga menyulitkan upaya pengembangan pertanian yang berkelanjutan.
Ansar menambahkan Kepri juga menghadapi permasalahan ketersediaan air untuk pertanian yang terbatas di pulau-pulau dan harus dibagi dengan kebutuhan air untuk keperluan rumah tangga.
"Ini masih ditambah dengan rentang kendali antarpulau yang cukup jauh, sehingga membutuhkan biaya distribusi yang cukup mahal," katanya.
Sementara itu, Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerjasama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Muhammad Mardiono, mengatakan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 125 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta melihat langsung ke lapangan guna membahas berbagai permasalahan terkait pengentasan kemiskinan dan juga ketahanan pangan.
"Dan koordinasi seperti ini memang akan terus dilakukan, termasuk dengan Pemerintah Provinsi Kepri, agar bersama - sama menyelesaikan permasalahan terkait pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan tersebut," ujar Mardiono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
