REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga hari ini telah menjangkau 4,97 juta penerima manfaat di 38 provinsi di seluruh Indonesia.
“Alhamdulillah, kami sudah meluncurkan makan bergizi sejak 6 Januari 2025 di 26 provinsi pada 192 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hari ini, jumlahnya telah mencapai 1.785 SPPG di 38 provinsi dan sudah melayani 4,97 juta penerima,” ujar Dadan di Jakarta, Senin (16/6/2025).
Ia menambahkan, hingga kini, masing-masing SPPG telah mempekerjakan kurang lebih 68 ribu tenaga kerja. Menariknya, lebih dari 60 persen di antaranya merupakan ibu-ibu berusia 30 hingga 50 tahun.
“Yang tadinya ibu rumah tangga dan tidak memiliki penghasilan, sekarang bisa mendapatkan pendapatan minimal Rp 2 juta per bulan. Jadi, dari aspek pengentasan kemiskinan ekstrem, alhamdulillah sudah turut berkontribusi,” ujarnya.
Dadan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target program MBG menjangkau 82,9 juta sasaran pada akhir tahun. Dengan demikian, perekonomian lokal akan terdorong, karena akan melibatkan lebih dari 30 ribu SPPG di berbagai daerah.
“Jika mencapai 82,9 juta dan melibatkan 30 ribu SPPG, maka uang akan mengalir deras ke daerah-daerah. Satu SPPG akan mengelola minimal Rp 8–10 miliar, jadi ini anggaran besar yang mampu menggerakkan potensi ekonomi wilayah serta meningkatkan produktivitas lokal,” paparnya.
Selain menyerap tenaga kerja, program MBG juga berpotensi meningkatkan pendapatan para pemasok lokal yang sebagian besar berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Setiap satu SPPG membutuhkan minimal 15 pemasok, mulai dari telur, buah, sayur, beras, bumbu, hingga pengelola minyak jelantah. Setiap bulan, satu SPPG mengonsumsi sekitar 800 liter minyak goreng. Sekitar 71 persennya menjadi jelantah, yakni sekitar 550 liter. Ini bisa dimanfaatkan oleh pembeli, dengan harga rata-rata sekitar Rp 7.000,” jelasnya.