REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengeklaim Prabowo akan membahas sosok bakal calon wakil presiden (cawapres) dengan ketua umum Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Termasuk dengan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar yang hak-haknya dalam piagam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) tak berkurang.

Salah satu poin dalam piagam deklarasi KKIR adalah soal kewenangan Prabowo dan Muhaimin dalam menentukan calon presiden (capres) dan cawapres yang akan diusung. Ia sendiri masih yakin dengan Prabowo dalam komitmennya dengan PKB.

"Koalisi ini justru semakin besar, justru semakin maksimal, dan tidak sedikitpun mengurangi hak Gus Imin dan PKB untuk ikut menentukan cawapres," ujar Habiburokhman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Ia yakin dengan komitmen PKB dan Muhaimin dalam Koalisi Indonesia Maju untuk mengusung Prabowo sebagai capres. Partai Gerindra enggan berprasangka buruk terkait isu-isu yang menilai Muhaimin dikesampingkan dalam koalisinya.

"Kita jangan cari-cari perbedaannya lah ya, kami berprasangka baik. Sahabat-sahabat kami di PKB juga memahami dan menerima ini," ujar Habiburokhman.

Sebelumnya, Ketua DPP PKB, Daniel Johan pihaknya masih berpegang pada komitmen Partai Gerindra dalam piagam deklarasi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Namun, komitmen tersebut tak menutup peluang PKB untuk menyeberang ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengusung Ganjar Pranowo.

"Kita terbuka dengan seluruh koalisi, tetapi kan sejauh ini kita masih komit dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Kecuali yang satunya nggak komit, nah itu lain putusan, kita lihat nanti," ujar Daniel di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Ia juga memandang bahwa poros baru merupakan wacana dari dinamisnya politik Indonesia jelang Pilpres 2024. Namun, saat ini, ia menilai bahwa wacana poros alternatif masih sekedar guyonan saja.

"Guyonan-guyonan aja maksudnya, itu semua partai melakukan hal yang sama guyonan-guyonan. Artinya kan saling menggoda, karena kan kalau tadi saya baru dengar apa istilahnya tadi, apa ya lupa tadi ada istilah, maksudnya masih dinamis, belum fix gitu," ujar Daniel.

"Pada akhirnya yang memutuskan yang memegang kartu truf yang memegang kunci keputusan Pak Prabowo dan Cak Imin ya kita lihat aja keputusannya apa nanti," ujar anggota Komisi IV DPR itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika