PDI Perjuangan meyakini elektabilitas bakal capres Ganjar Pranowo akan meningkat tajam setelah ia tidak lagi menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah pada 5 September 2023. Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengakui pada Maret dukungan kepada Ganjar sempat turun, namun, setelah itu dukungan kepada Ganjar kembali rebound.
"Nanti akan ada perubahan satu bulan ke depan. Kami lihat hasil survei satu bulan ke depan, setelah Mas Ganjar sudah selesai sebagai Gubernur Jawa Tengah dan bisa maksimal melakukan kegiatan sebagai calon presiden," kata Eriko dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (23/8/2023).
Dia juga memprediksi tingkat keterpilihan Ganjar akan semakin menguat ketika ia selesai menjabat Gubernur. Sebab, Ganjar akan memiliki banyak waktu untuk menemui masyarakat di berbagai daerah.
Menurut Eriko, salah satu faktor penentu kembalinya dukungan kepada Ganjar adalah dukungan dari Presiden Jokowi. Hal ini terbukti dari hasil survei Litbang Kompas. Di sisi lain, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang orisinalitas dan betul-betul memikirkan nasib rakyat.
"Rakyat akan melihat orisinalitas apa yang akan dilakukan pemimpin. Sosialisasi penting sekali bahwa Ganjar bersama rakyat. Itu yang paling utama," ujarnya.
Sementara, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman menyebut bakal capres Prabowo saat ini siap mengikuti acara debat antarcapres yang akan digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Habiburokhman meyakini, gelanggang debat itu akan membuat elektabilitas Prabowo semakin melejit.
"Pengalaman dari pemilu-pemilu sebelumnya, Pak Prabowo mendapatkan keuntungan signifikan terkait elektabilitas setelah dilaksanakannya debat," kata Habiburokhman, Kamis.
Karena itu, lanjut dia, Prabowo sebenarnya sangat menanti-nanti undangan berdebat di kampus. Menteri Pertahanan RI itu akan dengan senang hati menyampaikan gagasan-gagasan besarnya soal kebangsaan kepada civitas akademika kampus.
"Kami menunggu saja kapan kami diundang dan kalau jadwalnya pas tentu akan hadir," kata Habiburokhman.
Sebelumnya, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan bahwa elektabilitas Anies Rasyid Baswedan yang masih berada di posisi ketiga hanyalah sebatas rujukan. Sebab, dinamika politik yang terjadi tak sepenuhnya bisa terekam pada hasil survei.
"Meskipun demikian, merujuk pada hasil berbagai lembaga survei saat ini, kami optimistis masih tersedia cukup waktu mengejar ketertinggalan dan membalik keadaan," ujar Kamhar lewat pesan singkat, beberapa waktu lalu.
"Memang mesti ada terobosan-terobosan yang harus dilakukan, termasuk untuk segera mendeklarasikan cawapres," sambungnya.
Wakil presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Muhammad Jusuf Kalla atau JK menanggapi elektabilitas Anies yang masih berada di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Namun menurutnya, hasil survei tidak menggambarkan hasil Pilpres 2024.
"Pilihan dari pada 1.200 orang pada pemilih 205 juta itu tidak menggambarkan itu. Ada caranya, tapi saya kira pasti tidak terlalu akurat," ujar JK di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada akhir Juli lalu.
Ia sendiri berkaca kepada pemilihan presiden di Amerika Serikat pada 2016. Saat itu, Donald Trump memiliki elektabilitas yang lebih rendah dari Hillary Clinton, tetapi ia dapat memenangkan kontestasi tersebut.
"Waktu di DKI juga Anies terendah kan, posisi tiga, tapi kemudian dia terpilih. Itu lebih kecil, kurang lebih tujuh juta pemilih diwakili 1.200. Apalagi 1.200 yang disurvei dengan jumlah pemilih 205 juta, itu kan tidak mudah membawa ke situ," ujar JK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika