REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Pemerintah akan memfinalkan infrastruktur pembangunan jalan Trans-Papua. Hal ini akan menjadi salah satu fokus kunjungan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin bersama jajaran menteri ke Papua pada 4 September mendatang.
Wapres bersama sejumlah menteri termasuk Menko PMK akan berkantor di Papua selama beberapa hari dengan jajaran menteri, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Ya termasuk ini ya memfinalkan infrastruktur yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden yaitu Trans Papua," ujar Muhadjir dalam keterangannya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (18/8/2023).
Muhadjir mengatakan, Pemerintah ingin mengkaji hambatan dalam penyelesaian proyek pembangunan yang digagas untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah di Bumi Cendrawasih tersebut.
"Nah itu akan kita kaji ulang bagian-bagian mana yang masih belum terselesaikan akan kita lakukan pengkajian," ujarnya.
Karenanya, pemerintah akan mendengar aspirasi dan masukan dari pemerintah daerah terkait. Khususnya provinsi yang dilewati oleh proyek Trans Papua tersebut. "Salah satu usulan dari pimpinan daerah untuk mengakses ke wilayah Puncak kemudian Pegunungan Tengah dan juga Papua Pegunungan itu sebagian tidak perlu tidak bisa lewat Nabire, tetapi lewat Wamena. Walaupun lain provinsi itu karena diliat lebih dekat," ujarnya.
Di sisi lain, Pemerintah juga berencana akan melakukan revitalisasi bandara Sinak di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses distribusi material pembangunan jalan Trans Papua.
Rencana revitalisasi bandara ini juga menguat usai terjadinya krisis pangan di tiga distrik di Kabupaten Puncak beberapa waktu lalu.
"Karena itu kita akan mengejar selesainya perpanjangan bandara Sinak, runwaynya itu akan kita perpanjang sampai 400 meter ya itu nanti kalau sudah itu Hercules bisa landing di sana. sehingga material material yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur bisa diangkut," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden KH Maruf Amin bersama jajaran menteri, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan berkantor di Papua pada 4 September 2023 mendatang. Agenda tersebut merupakan tindaklanjut kunjungan Wapres ke Papua pada 11 hingga 17 Juli 2023 lalu.
“Wakil Presiden berencana akan berkunjung kembali ke Papua, pada tanggal 4 Insya Allah, 4 September, dan rencananya akan berkantor disana dengan sejumlah menteri," ujar Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi di Istana Wakil Presiden, Jumat (18/8/2023).
Masduki menyampaikan, sejumlah menteri yang akan berkantor di Papua bersama Wapres Ma’ruf diantaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menko UKM) Teten Masduki, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Bahlil Lahadalia dan menteri terkait lainnya.
Rencananya dalam kunjungan Wapres kali ini akan mendengar aspirasi dari para pelaksana tugas gubernur enam provinsi di Papua.
"Kalau yang kemarin itu banyak soal yang dilaporkan belum selesai jadi akan ada dua rapat penting yang diadakan oleh wapres yaitu mmendengar berbagai keluhan dari para PLt gubernur dan bupati seperti apa keluhan mereka itu nanti," ujarnya.
Karenanya, sebelum berkunjungan kembali ke Papua, Wapres akan mematangkan program dan rencana kunjungannya ke Papua melalui rapat bersama jajaran menteri terkait. Salah satunya, hari ini Wapres memanggil Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pada Jumat (18/8/2023) hari ini untuk meminta laporan terkait kondisi di Papua.
Menko Muhadjir sebelumnya mewakili Pemerintah mengatasi masalah krisis pangan di tiga distrik di Kabupaten Puncak, Papua. Menko PMK juga diketahui meninjau progres penanganan stunting hingga kemiskinan ekstrem di Papua.
Menurutnya, hasil laporan tersebut akan ditindaklanjuti untuk menjadi bahan masukan rapat sebelum kunjungan Wapres yang merupakan Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua ke Bumi Cendrawasih.
"Rencananya juga akan ada semacam rapat kecil, tapi penting menjelang Wakil Presiden berangkat ke Papua. Jadi ada tiga (pada pertemuan), ada pertama soal Papua, kedua stunting, dan ketiga soal Kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
