REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden KH Maruf Amin bersama jajaran menteri, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan berkantor di Papua mulai 4 September 2023 mendatang. Agenda tersebut merupakan tindaklanjut kunjungan Wapres ke Papua pada 11 hingga 17 Juli 2023 lalu.
“Wakil Presiden berencana akan berkunjung kembali ke Papua, pada tanggal 4 Insya Allah, 4 September, dan rencananya akan berkantor disana dengan sejumlah menteri," ujar Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi di Istana Wakil Presiden, Jumat (18/8/2023).
Masduki menyampaikan, sejumlah menteri yang akan berkantor di Papua bersama Wapres Ma’ruf diantaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menko UKM) Teten Masduki, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Bahlil Lahadalia dan menteri terkait lainnya.
Rencananya, Kiai Ma'ruf dan sejumlah menteri akan berkantor di Papua selama dua hingga tiga hari dilanjutkan dengan kunjungan ke beberapa daerah. Menurutnya, fokus kunjungan Wapres kali ini mendengar aspirasi dari para pelaksana tugas gubernur enam provinsi di Papua.
"Kalau yang kemarin itu banyak soal yang dilaporkan belum selesai jadi akan ada dua rapat penting yang diadakan oleh wapres yaitu mmendengar berbagai keluhan dari para PLt gubernur dan bupati seperti apa keluhan mereka itu nanti," ujarnya.
Karenanya, sebelum berkunjungan kembali ke Papua, Wapres akan mematangkan program dan rencana kunjungannya ke Papua melalui rapat bersama jajaran menteri terkait. Salah satunya, hari ini Wapres memanggil Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pada Jumat (18/8/2023) hari ini untuk meminta laporan terkait kondisi di Papua
Menko Muhadjir sebelumnya mewakili pemerintah mengatasi masalah krisis pangan di tiga distrik di Kabupaten Puncak, Papua. Menko PMK juga diketahui meninjau progres penanganan stunting hingga kemiskinan ekstrem di Papua.
"Bapak Menko PMK sebelum Shalat Jumat melaporkan pada Wakil Presiden terutama terkait dengan hasil kunjungan beliau ke Papua. Nah laporan tadi, sangat penting bagi Wakil Presiden, yang nanti akan dibicarakan oleh Menko PMK,” kata Masduki.
Menurutnya, hasil laporan tersebut akan ditindaklanjuti untuk menjadi bahan masukan rapat sebelum kunjungan Wapres yang merupakan Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua ke Bumi Cendrawasih.
"Rencananya juga akan ada semacam rapat kecil, tapi penting menjelang Wakil Presiden berangkat ke Papua. Jadi ada tiga (pada pertemuan), ada pertama soal Papua, kedua stunting, dan ketiga soal kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
