REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan melakukan pembahasan secara intensif mengenai penanganan masalah pencemaran udara. Hingga kini, narasi yang muncul dalam mengatasi masalah itu baru soal work from home (WFH).  

"Besok secara maraton rapat di beberapa kementerian untuk mengatasi polusi," kata Heru usai melakukan upacara bendera dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 RI di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/8/2023).

Heru mengatakan, di antara kebijakan yang sudah direncanakan, yakni penerapan WFH bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang bisa diikuti pegawai kantoran atau swasta. Dalam waktu dekat, kebijakan WFH bakal diuji coba dengan tujuan bisa menekan tingkat polusi udara.

"WFH itu kita uji coba, terkait dengan WFH jelang KTT juga kita usahakan supaya KTT ASEAN berjalan dengan baik di Jakarta," ujar Heru. KTT ASEAN diketahui diadakan di Jakarta pada 5-7 September 2023.

Menurut dia, uji coba diupayakan lebih awal dilakukan, yakni pada 21 Agustus 2023. Uji coba itu dilakukan setidaknya selama dua bulan. Hanya saja, menurut Heru, informasi itu lebih detail ada pada Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono.

"Kemarin itu usulannya sampai akhir September ya. Tanya Sekda saja," tutur kepala seretariat presiden (kasetpres) tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika