REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan sekaligus capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto merespons dengan santai sentilan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut proyek food estate atau lumbung pangan merupakan kejahatan lingkungan. Program pertanian berskala besar itu diketahui digarap salah satunya oleh Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo.
"Oh, yang bener?" kata Prabowo singkat ketika dimintai tanggapannya oleh wartawan, usai dirinya menjadi pembicara dalam seminar ekonomi Universitas Kebangsaan RI di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (15/8/2023) malam WIB. Prabowo hanya menjawab pendek karena buru-buru meninggalkan lokasi acara untuk menuju ke tempat lain.
Ketika menjadi pembicara, Prabowo sempat menyinggung ihwal lumbung pangan. Dia menyebut, untuk mewujudkan target Indonesia Emas 2045 atau Indonesia menjadi negara maju, diperlukan pertumbuhan ekonomi rata-rata enam sampai tujuh persen setiap tahun selama 20 tahun ke depan.
Menurut Prabowo, pertumbuhan ekonomi enam persen per tahun itu bisa dicapai salah satunya dengan mengubah area rawa-rawa untuk program food estate. Mengingat di Indonesia ada sekitar 24 juta hektare rawa-rawa tak termanfaatkan, Prabowo yakin penggunaan 11 juta hektare rawa saja untuk food estate sudah cukup untuk membuat Indonesia swasembada pangan.
"Paparan Pak Amran Sulaiman (eks menteri pertanian) ada 24 juta rawa yang tidak termanfaatkan. Kita bisa mengubahnya menjadi lumbung pangan bangsa Indonesia, yang menurut saya lumbung pangan dunia. Dengan 11 juta hektar kita tidak saja swasembada pangan, tapi kita juga swasembada energi," kata Prabowo.
Tudingan Hasto
Di Kabupaten Bogor pada Selasa sore WIB, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, gagalnya proyek food estate yang sedang dikerjakan Pemerintahan Jokowi merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Paalnya, program pertanian berskala besar itu didahului dengan penggundulan hutan.
Hasto mengatakan, PDIP memberikan sebuah catatan yang kuat atas proyek yang digagas Presiden Jokowi itu. Menurutnya, ada tindakan penyalahgunaan saat menjalankan program lumbung pangan itu. Alhasil, proyek tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga tidak memberikan hasil sesuai harapan. Padahal, hutan sudah digunduli untuk menjalankan proyek tersebut.
"Dalam praktik pada kebijakan itu (food estate) ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto tanpa menyebut siapa yang menyalahgunakan proyek yang bertujuan menjaga ketahanan pangan Indonesia itu.
Sebagai gambaran, program food estate digagas oleh Presiden Jokowi pada awal periode kedua kepemimpinannya. Proyek Strategis Nasional (PSN) itu tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.
Proyek sentra produksi pangan tersebut dilaksanakan di sejumlah provinsi, seperti Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan. Untuk menggarapnya, Jokowi memerintahkan sejumlah kementerian.
Prabowo dan food estate...
Ikuti Whatsapp Channel Republika