Rabu 16 Aug 2023 07:16 WIB

Sekjen PDIP Kritik Program Food Estate Era Jokowi: Hutan Ditebang Habis

Hasto Kristiyanto menilai, proyek food estate yang dikomandoi Prabowo disalahgunakan.

Rep: Febryan A/ Red: Erik Purnama Putra
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Foto: Republika/Prayogi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, gagalnya proyek food estate atau lumbung pangan yang sedang dikerjakan pemerintahan Jokowi di bawah tanggung jawab Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Pasalnya, program pertanian berskala besar itu didahului dengan penggundulan hutan.

Hal itu disampaikan Hasto ketika dimintai tanggapannya ihwal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa ada dana hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp 1 triliun mengalir ke partai politik untuk membiayai kegiatan pemenangan Pemilu 2024.

Baca Juga

"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto kepada wartawan di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/8/2023).

Menurut Hasto, ada tindakan penyalahgunaan saat menjalankan program lumbung pangan itu. Alhasil, proyek tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga tidak memberikan hasil sesuai harapan. Padahal, hutan sudah digunduli untuk menjalankan proyek tersebut.

"Dalam praktik pada kebijakan itu (food estate) ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto tanpa menyebut siapa yang menyalahgunakan proyek yang bertujuan menjaga ketahanan pangan Indonesia itu.

Sebagai gambaran, program food estate digagas oleh Presiden Jokowi pada awal periode kedua kepemimpinannya. Proyek Strategis Nasional (PSN) itu tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Proyek sentra produksi pangan ini dilaksanakan di sejumlah provinsi seperti Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan. Untuk menggarapnya, Jokowi memerintahkan sejumlah kementerian.

Kementerian Pertanian yang dipimpin politikus Partai Nasdem, Syahrul Yasin Limpo, ditugaskan sebagai leading sector proyek tersebut. Sedangkan Kementerian Pertahanan yang dikomandani oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menjadi back up dan fokus mengurus lahan singkong.

Perubahan konfigurasi politik...

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement