REPUBLIKA.CO.ID, oleh Wahyu Suryana, Nawir Arsyad Akbar, Flori Sidebang
Kasus suap eks kader dan caleg PDIP, Harun Masiku, kembali mengemuka. Pakar hukum tata negara, Prof Denny Indrayana memprediksi, kasus itu akan berdampak ke pemilu, bahkan Pilpres 2024 mendatang.
Ia mengatakan, sosok Harun Masiku yang disebutnya 'Buronan of the Years' sebenarnya sudah diketahui keberadaannya. Masalahnya, penegakan hukum di Tanah Air, menurutnya tidak lagi murni, kusut, dan sudah campur aduk dengan politik.
Oleh karena itu, ia menduga, saat ini yang terjadi cuma pembicaraan atau kasak-kusuk politik terkait itu. Pembicaraan itulah yang disebut akan mengatur skenario ke arah mana kasus Harun Masiku pada akhirnya akan berujung.
Sebab, Denny mengingatkan, akan melibatkan beberapa politisi besar, termasuk dari partai yang sedang berkuasa. Apalagi, sudah jadi rahasia umum politisi mana saja yang akan tersangkut jika Harun ditangkap.
"Yang mudah diprediksi kalau kasusnya meledak pengaruhnya dengan pemilu, khususnya Pilpres 2024 bukanlah kecil. Apalagi, menjelang ujung pendaftaran paslon pilpres ke KPU," kata Denny, Rabu (9/8/2023).
Ia mengaku tertarik pula menanti seperti apa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggunakan kasus Harun Masiku tersebut. Termasuk, bentuk cawe-cawe yang dipakai dan strategi yang akan dipakai untuk memenangkan pilpres nanti.
Denny merasa, itu lebih menarik dari pertanyaan-pertanyaan awak media yang diterimanya terkait kasusnya. Yaitu, kemungkinan Bareskrim Polri akan mengundangnya terkait perkara cuitan putusan MK soal sistem pemilu.
"Apa strategi yang akan dijalankan demi pemenangan Pilpres 2024, menarik untuk dilihat," ujar Denny.
Adapun, pengamat politik, Hariqo Wibowo mengatakan, isu ini bisa berdampak ke raihan suara PDIP. Apalagi, ada swing voters yang jumlahnya bisa dibilang mayoritas. Ia berpendapat, jika mereka mengetahui kalau Harun Masiku ini merupakan mantan kader dan mantan caleg PDIP, tentu akan sangat berdampak.
"Bagi swing voters ini, apakah mereka tahu kalau Harun Masiku kader PDIP, kalau tahu tentu akan sangat berdampak kepada suara PDIP nanti," kata Hariqo kepada Republika, Selasa (8/8/2023).
Ia melihat, baik di publik maupun di media sosial, sebenarnya masyarakat yang lantang bicara pilihan politiknya tidak banyak. Maka itu, Hariqo meyakini, swing voters sebenarnya memiliki jumlah yang mayoritas.
Justru, lanjut Hariqo, suara-suara dari swing voters ini sangat susah terdeteksi. Termasuk, bagi lembaga-lembaga survei yang mendatangi respondennya langsung secara door-to-door untuk wawancara tatap muka.
Apalagi, ia mengingatkan, tidak semua orang berani mengekspresikan pandangannya terkait kasus-kasus besar yang terjadi. Termasuk, kasus Harun Masiku yang memang menyeret nama-nama pembesar di Tanah Air.
"Seperti soal Harun Masiku, tidak semua berani ekspresikan pandangan," ujar Hariqo.
Direktur Eksekutif Komunikonten itu berpendapat, seharusnya ini turut menjadi fokus aparat penegak hukum. Apalagi, pencarian Harun Masiku tidak dilakukan seperti pencarian buronan-buronan kasus terorisme.
Yang mana, lanjut Hariqo, aparat penegak hukum biasanya langsung bisa menyebar poster-poster wajah mereka secara luas ke masyarakat. Ia menilai, bagi publik langkah-langkah seperti itu malah sangat penting.
"Sebenarnya penting sekali karena lama-lama orang bisa menganggap kok negara kalah, tidak bisa menangkap, itu yang bahaya, bisa menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah," kata Hariqo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika