REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Charta Politika Indonesia merilis survei tentang Persepsi Publik Terkait Kepuasan Kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor Tahun 2023. Hasilnya, tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemerintah Kota Bogor yang dipimpin Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, dan Wakilnya, Dedie A. Rachim, tergolong sangat tinggi.
Survei dilakukan di Kota Bogor pada 18 hingga 23 Juli 2023, melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 400 responden, yang tersebar di enam Kecamatan di Kota Bogor, dengan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ± (4,9 persen) pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Kepuasan terhadap kinerja pemerintah Kota Bogor berada pada angka 84,5 persen. Sementara tingkat ketidakpuasan berada pada angka 14,0 persen dan yang menyatakan tidak tahu/tidak jawab 1,5 persen.
Pengamat kebijakan publik dari IPB University, Ernan Rustiadi, menanggapi hasil survei tersebut. Ia mengatakan, hasil survei ini menunjukkan apresiasi dan tingginya persepsi positif masyarakat kota Bogor terhadap kepemimpinan pemerintah daerahnya.
“Tingkat kepuasan 84,5 persen merupakan capaian kepuasan yang relatif tinggi untuk di negara demokratis seperti Indonesia,” kata Ernan, Kamis (3/8/2023).
Di sisi lain, kata Ernan, survei ini juga memberi informasi bidang aspek dan wilayah pembangunan yang paling diapresiasi. Serta yang paling perlu mendapat perhatian ke depannya.
Dari hasil survei Charta Politika, tingkat kepuasan kinerja Pemerintah Kota Bogor jika dilihat berdasarkan per kecamatan, tiga teratas yang memiliki kepuasan tertinggi berada di Bogor Tengah sebesar 96 persen, Bogor Barat 88 persen, dan Tanah Sareal 86 persen.
Ernan menyampaikan, di Kecamatan Bogor Tengah tingkat kepuasan mencapai 96 persen, jauh lebih tinggi dari wilayah kecamatan lain, seperti di Kecamatan Bogor Timur 76 persen.
“Hal ini diasumsikan karena masyarakat di wilayah Bogor Tengah adalah yang paling mendapat manfaat terbesar dari berbagai kebijakan dan program yang dicapai, khususnya terkait akses ke taman kota, infrastruktur kota, fasilitas pejalan kaki dan pelayanan kesehatan,” jelasnya.
Masih dari survei yang sama, program yang dianggap paling berhasil oleh publik di urutan tiga teratas adalah kenyamanan taman kota 91 persen, pelayanan kesehatan 78 persen, dan fasilitas pejalan kaki 77 persen. Selain itu, program Pemkot Bogor yang paling banyak diketahui oleh publik, ketika diajukan pertanyaan terbuka ialah Infrastruktur, kemudian transportasi, olahraga, dan kesehatan.
Persetujuan publik terhadap pemberlakuan skenario rekayasa lalu lintas saat ini, terkait proyek pekerjaan Jembatan Otista 78,5 persen. Publik yang setuju pemberlakuan lalu lintas satu arah di seputaran Kebun Raya Bogor jika proyek Jembatan Otista sudah selesai 64,0 persen.
“Selain itu, aspek transparansi anggaran pemerintah juga perlu disikapi dengan perbaikan kualitas komunikasi terkait sistem anggaran pembangunan,” kata Ernan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
