REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, mengapresiasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, yang telah menginisiasi program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi. Dia pun tetap meneruskan kebijakan zonasi saat menjabat sebagai mendikbudristek.
Nadiem menuturkan, PPDB sistem zonasi memperhatikan kebutuhan peserta didik untuk dapat bersekolah di dekat rumahnya sehingga menciptakan gerakan gotong royong dalam membangun sekolah bersama-sama dengan tenaga kependidikan, komite sekolah, dan seluruh warga sekolah.
"Segala daya dorong yang selama ini telah Bapak (Menko PMK) lakukan untuk pendidikan Indonesia akan selalu tercatat dalam sejarah untuk kebaikan anak-anak Indonesia,” ujar Nadiem lewat siaran pers, dikutip di Jakarta, Senin (31/7/2023).
Dalam acara Belajar Raya 2023 di Posbloc, Jakarta Selatan, Sabtu (29/7/2023), Nadiem berdiskusi dengan Inisiator Semua Murid Semua Guru dan Najelaa Shihab tentang kebijakan zonasi. Nadiem mengatakan, kebijakan PPDB dengan sistem zonasi harus tetap dilanjutkan karena mampu mengatasi kesenjangan antarpeserta didik.
Menurut Nadiem, dahulu, banyak orang tua peserta didik yang mendaftarkan anaknya masuk les agar bisa masuk ke sekolah favorit. Belum lagi, kata dia, ada juga peserta didik yang secara ekonomi tidak mampu, harus membayar sekolah swasta karena tidak lolos masuk sekolah negeri.
"Nah, itu salah satu contoh di mana keberlanjutan itu sangat penting. Jadi ada berbagai macam kebijakan yang sebelumnya ada yang kita dorong yang kita lanjutkan dan itu enggak masalah," kata Nadiem.
Pada kesempatan itu pula, Nadiem menyebutkan dia mendapatkan ‘getah’ dari kebijakan zonasi dalam PPDB yang bukan merupakan kebijakan yang dibuat olehnya. Tapi, menurut dia, kebijakan tersebut harus terus dilanjutkan untuk meniadakan kesenjangan.
"Kita kena getahnya setiap tahun karena zonasi, tetapi kita semua merasa bahwa ini harus dilanjutkan karena penting," ujar Nadiem. Hal itu lantaran kebijakan zonasi mendapat kritikan dari berbagai orang tua di daerah karena muncul praktik kecurangan alamat agar anak bisa diterima di sekolah tertentu.
Dia mengatakan, kebijakan zonasi merupakan kebijakan yang dibuat oleh Muhadjir. Nadiem menyebutkan, ketika pertama kali menjabat sebagai Mendikbudristek, kebijakan tersebut dia rasa sudah pasti akan membuatnya repot. Namun, bagaimanapun, kata dia, timnya menilai kebijakan itu adalah kebijakan yang sangat penting dan harus dilanjutkan.
"Kebijakan zonasi itu bukan kebijakan saya, itu kebijakan (menteri) sebelumnya, Pak Muhadjir. Tapi, itu kita sebagai satu tim merasa ini adalah suatu kebijakan yang sangat penting yang sudah pasti akan merepotkan saya,” ujar pendiri Gojek tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika