REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali meminta Anies Rasyid Baswedan bijak memilik pendampingnya untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Jangan sampai lamanya pengumuman hingga adanya kriteria tambahan untuk calon wakil presiden (cawapres) menimbulkan berbagai pertanyaan di publik.
"Yang penting bagi saya, bagi Nasdem, Anies bijak untuk menentukan wakil. Jangan kemudian menentukan wakil hanya karena supaya bisa maju, titik. Jadi, kalau menentukan wakil, cari wakil yang bisa memenangkan," ujar Ali kepada wartawan, dikutip Senin (24/7/2023).
"Kalau hanya sekadar untuk langsung maju kemudian memasang wakil yang memenuhi untuk maju, dengan sangat berat kita sesalkan," katanya menegaskan.
Ia menjelaskan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah menyerahkan kewenangan pemilihan cawapres kepada Anies. Namun, pihaknya memberi catatan ihwal masih lemahnya suara Anies di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
"Menurut saya, siapa yang bisa membantu memenangkan daerah Jawa. Jadi kalau kemudian kriteria, kalau menurut kami ya idealnya itu mengambil orang Jawa Timur, darah NU," ujar Ali.
Ditanya lebih lanjut, apakah kriteria tersebut merujuk kepada putri Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, yakni Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid? Ali menjawab tak tahu. "Tapi kan realitasnya seperti itu," singkat Ali ditanya soal peluang Yenny Wahid jadi cawapres dari Anies.
Di samping itu, ia mengkritik Anies yang mengungkap adanya kriteria "0" untuk sosok cawapres, yakni berani dan tak bermasalah. Namun, menurut Ali, tiba-tibanya muncul kriteria baru tersebut hanya membingungkan dan dapat kembali menimbulkan polemik.
Padahal, jika Anies memang sudah mengantongi nama cawapres, sebaiknya langsung diumumkan saja. "Saya merasa aneh aja ya kan, jadi pertama kali tiga kriteria, tambah dua kriteria, empat bulan lagi berapa kriteria gitu kan. Kalau itu, daripada nanti jadi bahan dengeran orang, ya umumkan saja kalau kau sudah memilih orang gitu loh," ujar anggota Komisi III DPR itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika