REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendirikan posko nasional untuk menangani bencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat penanganan bencana yang telah menyebabkan korban jiwa dan kerusakan rumah.
Menurut Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, posko nasional ini akan menjadi pusat logistik udara. "Malam ini kami siapkan posko nasional di Tapanuli Utara," ujar Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis malam.
Koordinasi intensif terus dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat berjalan efektif. Tim Kemendagri telah berada di Tapanuli Utara dan berkoordinasi langsung dengan Bupati Tapanuli Utara serta jajaran keamanan setempat.
Tim lapangan bergerak menuju lokasi longsor pertama pada Rabu (26/11) malam. Sementara itu, tim BNPB menerbangkan pesawat caravan pada Kamis (27/11) pagi untuk meninjau dan mengirim bantuan ke wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Langkah ini memastikan semua daerah terdampak mendapatkan dukungan logistik yang memadai.
Helikopter logistik baru bisa mendarat pada Kamis sekitar pukul 16.00 WIB, sehingga pengangkutan logistik melalui helikopter dijadwalkan pada Jumat (28/11). "Tim PU (Dinas Pekerjaan Umum) dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) terus berupaya membuka jalan. Namun, longsor susulan terus terjadi karena hujan," jelas Safrizal.
Bencana alam yang terjadi pada Senin (24/11/2025) ini telah menelan delapan korban jiwa dan menyebabkan puluhan rumah rusak. Upaya evakuasi dilakukan oleh tim gabungan dari TNI-Polri, BPBD, dan Satpol PP hingga Selasa siang.
Sebagai langkah kesiapsiagaan, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian telah mengeluarkan Surat Edaran tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi pada 18 November 2025. Kemendagri mengonsolidasikan unsur BPBD, Satpol PP, serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di seluruh daerah melalui Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah secara virtual pada Jumat (21/11/2025).
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika