REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin memastikan pemerintah tidak akan melakukan penyerangan dalam upaya pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Merthens dari penyanderaan kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Menurutnya, Pemerintah mengedepankan jalan negosiasi dalam proses pembebasan.

"Sebaiknya tidak dalam bentuk serangan yang sifatnya frontal, itu risikonya akan banyak korban. Karena itu, lebih bersifat melakukan negosiasi-negosiasi perundingan," ujar Kiai Ma'ruf dalam keterangan persnya di sela kunjungan ke Papua, Jumat (14/7/2023).

Kiai Ma'ruf menekankan fokus pemerintah saat ini agar sandera bisa bebas dengan selamat. Selain itu, tidak menimbulkan korban dari aparat maupun masyarakat sekitar.

"Supaya bisa yang sandera kita itu bisa diselamatkan. Jadi menghindari korban lebih banyak," ujarnya.

Pemerintah pun terus mengupayakan pembebasan pilot asal Selandia baru itu dengan mengedepankan jalur negosiasi. Tim negosiasi terdiri dari Pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat hingga tokoh agama.

Pemerintah memandang, pendekatan negosiasi saat ini diperlukan untuk menekan risiko adanya korban dalam upaya pembebasan. "Mengenai masalah pilot itu terus diusahakan, negosiasi terus, ya. Ini kemarin juga Panglima TNI ikut kami, juga sudah memberi penjelasan tentang rencana-rencana itu. Seperti apa hasilnya kita tunggu saja," ujar Kiai Ma'ruf dalam keterangan persnya di sela kunjungan ke Papua, Jumat (14/7/2023).

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyampaikan perkembangan negosiasi Pemerintah dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua dalam upaya membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Merthens kepada Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Yudo menyampaikan, proses negosiasi saat ini dilakukan oleh Penjabat Bupati Nduga Edison Nggwijangge.

Yudo menyebut hingga saat ini memercayakan proses negosiasi tersebut kepada Pj Bupati Nduga. Dalam proses negosiasi ini juga kata Yudo, aparat keamanan juga mengutamakan jalan damai demi keselamatan seluruh pihak.

"Kita tetap mengutamakan keselamatan pilot maupun masyarakat di sekitar itu. Jangan sampai menjadi korban sehingga kita tetap ajukan negosiasi yang damai, sehingga situasi sekarang kami, Pangdam, Pangko Armada 3 monitor yang dilaksanakan Pj Bupati Nduga," ujarnya.

Yudo juga melaporkan situasi keamanan saat ini relatif kondusif, kecuali di Kabupaten Nduga. Jika dalam proses negosiasi tersebut terdapat permintaan dari KKB untuk tebusan, Pemerintahkan akan menyiapkannya.

Ini disampaikannya setelah ada informasi jika KKB pimpinan Egianus Kogoya meminta uang tebusan sebesar Rp 5 miliar sebagai syarat untuk membebaskan pilot tersebut. "Ya kalau permintaannya itu ya kita penuhi demi keselamatan semuanya," ujar Yudo dalam keterangannya di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (4/7/2023).

Ikuti Whatsapp Channel Republika