REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang bertujuan untuk menggulingkan Ketua Umum Airlangga Hartarto bisa merugikan konsolidasi partai di tengah persiapan menghadapi Pemilu 2024. Wacana itu digulirkan oleh anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam yang mendesak pergantian ketum.
Pengamat politik ARSC, Ikhwanul Maarif, isu Munaslub Golkar seolah membuat partai berlambang beringin menjadi kecil. Hal itu juga menandakan Golkar seakan-akan tidak solid.
"Tentunya ini memunculkan spekulasi dan citra negatif, mengganggu atau bahkan berupaya merubah strategi politik dan konsolidasi partai yang dijalankan oleh Ketua Umumnya, Airlangga Hartarto. Jika dibaca secara kritis, ini permainan faksi spekulan Partai Golkar yang tidak puas dan ingin meningkatkan nilai tawar mereka terhadap Airlangga, bermain di tikungan terakhir," kata Ikhwanul di Jakarta, Kamis (13/7/2023).
Menurut Ikhwanul, dalam tradisi dan aturan lazimnya partai politik, munaslub hanya dapat berlangsung jika ada sesuatu masalah yang sangat prinsipil dan fundamental. Dia menyebut, Golkar saat ini memiliki nilai tawar dan positioning yang cukup tinggi sebagai partai politik tengah yang menentukan poros koalisi Pilpres 2024.
Berdasarkan sejumlah survei, posisi Airlangga juga memiliki prospek yang kuat sebagai calon wapres atau bahkan maju sebagai capres membentuk poros koalisi keempat. "Menurut survei terakhir ARSC, saya melihat Airlangga Hartarto hari ini sangat potensial untuk menang, sebagai cawapres jika dipasangkan dengan Ganjar ataukah dengan Prabowo," ucap Ikhwanul.
Menurut Ikhwanul, isu Munaslub Golkar selalu dimainkan sejumlah faksi yang sebenarnya hanya membuang waktu dan merugikan partai sendiri. Menurut dia, faksi kecil itu tidak akan mendapat dukungan dari kader dan para pimpinan partai.
Apalagi, nama yang muncul menyuarakan isu ini adalah tokoh Golkar periferi yang tidak mencerminkan wajah dan kekuatan partai hari ini. "Kader Partai Golkar sebagai kekuatan demokrasi partai politik terbesar kedua di Indonesia harus menunjukkan kualitas mereka sebagai politisi cerdas dan negarawan besar," ucap Ikhwanul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika