REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mitigasi risiko dan perencanaan secara kontinuitas menjadi hal penting yang harus dilakukan untuk meminimalkan dampak dari krisis komunikasi. Untuk mengantisipasi krisis komunikasi tersebut diperlukan kemampuan melakukan manajemen krisis. Di sisi lain, dengan semakin besar perusahaan maka harus semakin waspada terhadap datangnya potensi krisis.
Hal ini menjadi benang merah dari Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Manajemen Isu dan Penyusunan Pedoman Krisis yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Komunikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jakarta, Selasa (4/7/2023). Hadir sebagai praktisi komunikasi krisis adalah CEO Nexus Risk Mitigation and Strategic Communication Firsan Nova dan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI) Jojo S. Nugroho.
“Menjaga reputasi perusahaan adalah tugas kita semua, maka dari itu penting sekali untuk perusahaan memahami mengenai pedoman manajemen krisis,” kata Kepala Biro Hukum dan Komunikasi BPKP Azwad Zamroddin Hakim pada sesi pembuka FGD.
Azwad mengatakan, dengan adanya FGD ini diharapkan bisa mengurangi dampak negatif pada reputasi organisasi dan meningkatkan panduan pengelolaan komunikasi dalam situasi krisis di lingkungan BPKP secara efisien.
"Manajemen krisis perlu dilakukan sebelum munculnya krisis. Di sini semakin besar perusahaan harus semakin waspada dengan setiap kemungkinan krisis," lanjut Azwad.
Dalam pemaparannya, Firsan Nova menjelaskan dalam manajemen isu, diperlukan pedoman mitigasi krisis yang spesifik. Menurut dia, krisis itu menjadi hal yang utama karena sifatnya sangat subjektif.
"Kuncinya adalah dengan melakukan levelling dari sisi citra, reputasi, dan stabilitas finansial dari setiap krisis," kata Firsan.
Firsan mengatakan, untuk melakukan mitigasi krisis itu diperlukan fact-finding atau pencarian fakta. Dalam hal ini, kata dia, informasi yang dikumpulkan berasal dari client brief serta background-check dari berbagai sudut pandang, termasuk mencari fakta langsung di lapang.
Dalam melakukan pencarian fakta dalam mitigasi krisis, diperlukan pencarian fakta secara menyeluruh. Biasanya disebut dengan PR Intelligence.
“Di Nexus kami sebut itu dengan PR Intelligence. Kegiatan ini menjadi hal yang penting dalam manajemen krisis, kita perlu menganalisis situasi seperti melakukan pembangunan relasi sebelum melakukan strategi narasi agar bisa melihat situasi dari kacamata” kata Firsan.
Firsan Nova juga telah menekankan setiap praktisi komunikasi dituntut untuk menjaga integritas dirinya dalam mengikuti perkembangan zaman yang makin maju. “Di tengah kemajuan zaman dan teknologi yang dibarengi dengan maraknya pengaruh budaya luar dari media sosial, menjadi tantangan tersendiri bagi para praktisi komunikasi untuk tetap cekatan beradaptasi sekaligus terus mempertahankan integritasnya,” kata Firsan, demikian dilansir dari Antara.
Sepanjutnya, Jojo menambahkan, dalam menangani krisis, terdapat sejumlah fase. Ia membaginya pada pola dua jam pertama melakukan koleksi data dan fakta. Dua jam berikutnya mengembangkan klarifikasi kepada publik harus berkata apa dan menunjuk spokesperson. Selanjutnya 2 jam terakhir adalah pendekatan kepada media massa maupun media digital untuk menyebarkan informasi terkait klarifikasi krisis.
"Penting sekali untuk mengingat bahwa dalam menangani krisis jangan sampai tidak menunjukan simpati dan empati dari perusahaan karena dalam masalah ini bukan hanya logika saja yang digunakan namun penting juga melibatkan hati nurani," kata Jojo.
Koordinator Komunikasi dan Informasi Ridzki Dewi berharap dengan adanya kegiatan FGD ini, unit teknis biro hukum dan komunikasi BPKP yang sekaligus mendapat peran utama dalam penanganan krisis dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya manajemen isu.
"BPKP melakukan pengawasan terhadap isu secara daily, weekly, dan per tiga.bulan sebagai langkah mitigasi risiko," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika