Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, meminta PTN membuat skema untuk meringankan biaya UKT bagi calon mahasiswa yang tidak mampu. Syaiful menekankan kepada PTN yang menaikkan UKT harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi calon mahasiswanya.
Syaiful juga menilai perlunya evaluasi status badan hukum atau PTN BH apakah kebijakan ini efektif bagi jenjang pendidikan tinggi. Sebab, besarnya biaya UKT ini tidak dimungkiri sebagai salah satu dampak pemberlakuan kebijakan PTN BH.
"Mungkin di beberapa kampus dengan resource pengembangan bisnis ekonomi dari kampus yang bersangkutan bisa survive, tapi bisa saja di kampus lain lalu efeknya adalah pembengkakan dari biaya perkuliahan termasuk biaya UKT, ini perlu terus dipantau dan dievaluasi,” ujar Huda kepada Republika.co.id, Senin (3/7/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
