REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta jajaran menteri di bawahnya segera mengkoordinasikan lebih lanjut terkait kontroversi dugaan ajaran menyimpang Pesantren Al Zaytun. Pemerintah kata Ma'ruf, akan menindaklanjuti berbagai pandangan ormas Islam mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis) dan lainnya.
Dia menyebut jika berbagai pandangan sudah dikaji dan terdapat penyimpangan ajaran agama Islam maka akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah. "Jadi kita setelah kita kaji bahwa itu memang sudah ada penyimpangan kemudian tentu akan ada rapat koordinasi di pihak Menko Polhukam dengan kementerian agama. Saya minta ditindaklanjuti," ujar Ma'ruf, Selasa (20/6/2023).
Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi mengatakan, Wapres mendukung penuh langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang membentuk tim investigasi untuk mendalami polemik Pesantren yang dipimpin Panji Gumilang tersebut. Menurutnya, sejak awal Wapres telah meminta Kementerian Agama dan MUI untuk melakukan pendalaman ke pesantren itu.
"Saya kira apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh wakil presiden," kata Masduki dikutip dari keterangannya, Rabu (21/6/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
