REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar rapat pleno terkait Pemilu 2024 pada Senin (19/6/2023) pagi. Salah satu hasilnya adalah, PKB memutuskan untuk "memingit" Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) terkait Pilpres 2024. Dengan keputusan ini, Cak Imin tak diperbolehkan lagi membicarakan ihwal Pilpres 2024.
"Rapat pleno DPP akhirnya memutuskan agar Gus Muhaimin Iskandar mulai hari ini dipingit, kalau bahasa Jawa, dipingit tidak boleh berbicara soal pilpres. Cukup nanti mendelegasikan kepada pengurus DPP," ujar Ketua DPP PKB, Yusuf Chudlori di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (19/6/2023).
Kendati melarang Muhaimin untuk tak membicarakan Pilpres 2024, PKB tetap mendorong Ketua Umumnya maju dalam kontestasi nasional mendatang. Baik sebagai calon presiden (capres) ataupun calon wakil presiden (cawapres).
"Untuk tetap menjaga keputusan Muktamar Bali yang menetapkan bahwa Gus Muhaimin harus maju sebagai calon presiden atau wakil presiden. Saya tegaskan sampai hari ini DPP PKB belum ada alternatif, tetap Gus Muhaimin sebagai capres atau cawapres sesuai dengan amanat muktamar di Bali," ujar pria yang akrab disapa Gus Yusuf itu.
Tujuan pingitan tersebut adalah untuk mempersiapkan Muhaimin dalam Pilpres 2024. Ia yakin dengan komitmen Partai Gerindra yang sudah meneken kerja sama dengan PKB lewat Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
"Iya (dipingit) itu karena kita nunggu waktu, ibaratnya tinggal ngurus kelengkapan-kelengkapan pernikahannya. Itu sudah diurus oleh tim dari DPP agar Gus Muhaimin lebih fokus persiapan," ujar Gus Yusuf.
Sebelumnya, Ketua Umum PKB, Muhaimin mengatakan bahwa pembahasan terkait cawapres dari KKIR merupakan kewenangan dirinya dan Prabowo. Ia membantah, jika PKB menunggu mahar politik dari sosok-sosok yang ingin menjadi cawapres dari Prabowo.
"Enggak ada (mahar politik), siapa yang mau ngasih juga, enggak ada yang mau," ujar Muhaimin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (15/6/2023).
Di samping itu, ia juga menanggapi pernyataan sejumlah elite Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyatakan keinginannya untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra. PAN juga mengusulkan nama Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjadi cawapres dari Prabowo.
Cak Imin mengaku PAN maupun Erick belum pernah menemui PKB terkait keinginan tersebut. Termasuk penawaran PAN yang menyodorkan nama Erick untuk menjadi pendamping Prabowo pada Pilpres 2024.
Ia sendiri menjelaskan, Partai Gerindra dan PKB sudah meneken piagam deklarasi pada Agustus 2022. Salah satu poin kesepakatannya adalah kewenangan dirinya dan Prabowo dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan Pilpres 2024.
Muhaimin juga menyampaikan hasil Muktamar PKB, yang memutuskan untuk mengusungnya pada Pilpres 2024. Baik sebagai calon presiden (capres) atau cawapres. "Soal pasangan tentu tergantung saya rapat dengan Pak Prabowo, yang itu dalam proses yang nanti akhirnya kita sampaikan ke publik," ujar Cak Imin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika