REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR), Sugiyanto, menyatakan bahwa berita hoaks terkait tuduhan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah merugikan Chaidir, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI. Pernyataan ini disampaikan Sugiyanto di Jakarta pada hari Selasa.

Sugiyanto menilai bahwa serangan hoaks terhadap pejabat publik tidak dapat dianggap sepele. Kasus yang menimpa Chaidir menunjukkan adanya pola serangan terencana yang memanfaatkan media sosial untuk membangun persepsi tanpa fakta. "Hoaks seperti ini bisa memecah kepercayaan publik dan mengacaukan persepsi terhadap birokrasi. Tidak boleh dibiarkan," kata Sugiyanto.

Menurut Sugiyanto, tuduhan praktik jual beli jabatan tersebut muncul melalui dua video di media sosial TikTok dari akun Pencari Keadilan yang menyebut nama Chaidir serta membahas skandal kepegawaian di Balai Kota Jakarta. Sugiyanto mengaku telah menghubungi Chaidir untuk meminta konfirmasi. "Chaidir menjawab tegas bahwa itu semua bohong. Info dari TikTok itu hoaks," ujarnya.

Sugiyanto mengamati bahwa pola narasi yang digunakan akun tersebut tampak dirancang untuk menghindari jerat hukum, dengan menggunakan kata 'dugaan' sebagai cara berlindung di balik asas praduga tak bersalah, namun diarahkan untuk membangun opini negatif publik. Chaidir berencana membawa kasus ini ke ranah hukum, tidak hanya berhenti pada klarifikasi.

Penguatan literasi publik serta penindakan tegas terhadap penyebar disinformasi menjadi penting untuk menjaga integritas institusi pemerintah. "Serangan seperti ini adalah alarm agar seluruh pejabat lebih berhati-hati terhadap modus pembunuhan karakter," ujar Sugiyanto.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika