REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Polri menggelar analisa dan evaluasi (anev) program Quick Wins Presisi Triwulan II tahun 2023 hari ini. Salah satu yang jadi atensi dalam Anev tersebut adalah cooling system menjelang Pemilu 2024. Anev yang digelar di Posko Presisi pada Selasa (13/6) kemarin itu dipimpin Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono
"Dari berbagai pengukuran terhadap integritas organisasi dan fungsi pelayanan dasar kepada masyarakat, kemampuan itu sudah dimiliki Polri," ujar Komjen Gatot Eddy Pramono dalam keterangannya kepada awak media, Rabu (14/6).
Dalam rapat anev tersebut, Gatot juga menyampaikan bahwa pihaknya memiliki kemampuan baik untuk merealisasikan hal tersebut. Lalu dia juga memaparkan data anev terkait penilaian terhadap budaya integritas organisasi. Salah satanya adalah pengukuran mengenai larangan Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) bergaya hedonis.
"Dari penilaian per daerah, Anev menunjukkan terdapat dua Polda yang memiliki indeks tertinggi yaitu Polda Kaltara dan Polda Kaltim. Ini saya harap bisa dilihat dan diikuti oleh daerah yang lain," tutur Gatot.
Selain itu Gatot berharap data layanan publik dasar kepolisian terhadap masyarakat di seluruh Polda dapat menjadi teladan bagi daerah lainnya. Mulai dari layanan hotline, patroli siber, dan aduan melalui media sosial. Karena itu Gatot minta layanan hotline 110 dapat dioptimalkan sebagai sarana pengaduan masyarakat.
“Optimilisasi hotline 110 diperoleh 2 Polda dengan indeks tertinggi, yaitu Polda Jabar dan Jatim. Kembali, penilaian ini perlu diteladani oleh daerah lainnya," terang Gatot.
Lebih lanjut, Gatot mengatakan, data Anev untuk optimalisasi patroli siber diketahui hampir terjadi di seluruh Polda. Berdasarkan paparan Wakapolri terdapat 20 Polda yang memiliki indeks tertinggi. Lalu mengenai aduan masyarakat melalui media sosial, menunjukkan Polda Bengkulu dan Sumatera Selatan menunjukkan dua daerah yang memiliki tingkat aduan tinggi dan direspon dengan baik oleh satuan wilayah tersebut.
"Ini penting dalam era digital, aduan masyarakat langsung melalui media sosial yang sering disebut viral itu. Penting bagi kepolisian untuk merespon aduan semacam ini. Tentu saja biar bisa merespon itu, harus melakukan monitoring dengan baik," kata Gatot.
Dari data anev yang terhitung, Wakapolri Gatot menekankan bahwa cooling system sebagai respon terhadap dinamika situasi Politik jelang Pemilu 2024, harus mengtamakan Harkamtibmas dengan mengoptimalkan patroli yang menargetkan kejahatan konvensional.
"Lakukan respon cepat laporan dan aduan yang meresahkan masyarakat," tegas Gatot.
Ikuti Whatsapp Channel Republika