REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf disebut telah menggelar rapat internal terkait penanganan solutif masalah keamanan Papua. Hal ini dilakukan setelah desakan sejumlah pihak agar Pemerintah melakukan sejumlah langkah tegas, termasuk dari Presiden Kelima RI Megawati Soekarno Putri beberapa waktu lalu.
"Oleh karena itu, Wapres juga sudah melakukan rapat internal mengenai hal itu. Intinya, adalah memang mesti ada langkah-langkah selain pembangunan kesejahteraan Papua yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab Wakil Presiden," ujar Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangannya kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, seperti dikutip pada Rabu (7/6/2023).
Masduki menyampaikan, Wapres memahami aspirasi yang disampaikan banyak pihak termasuk dari Presiden Kelima RI Megawati tentang perlunya penanganan masalah keamanan Papua yang solutif. Apalagi, terjadi beberapa insiden penembakan termasuk penyanderaan terhadap pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua
"Apa yang disampaikan oleh Ibu Mega itu adalah aspirasi, aspirasi dari banyak orang ya, tentang betapa kita ini harus segera, harus segera memberikan penanganan yang solutif selesai untuk menangani kasus yang terjadi di Papua akhir-akhir ini," ujar Masduki.
Wapres kata Masduki, menilai memang perlunya penanganan khusus di luar penanganan pembangunan kesejahteraan di Papua khususnya di enam kabupaten. Enam kabupaten ini yakni tiga di Papua Tengah dan tiga berada di Papua Pegunungan yakni Nduga, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya.
"Itu masalah keamanan di 6 Kabupaten di Papua Tengah dan Papua Pegunungan itu harus ada penanganan khusus. Itu keinginan Wapres kira-kira seperti itu," ujarnya.
Terkait penanganan khusus yang dimaksud, Masduki menjelaskan, arahan yang selalu disampaikan Wapres selama ini yakni penanganan efektif namun tidak di luar rambu-rambu yang menimbulkan kerusuhan.
"Selama ini selalu ditegaskan oleh Wakil Presiden adalah bagaimana agar penanganannya itu jangan sampai (buat) rusuh. Jadi ada penanganan khusus yang lebih cepat bisa tegas dan bisa menyelesaikan masalah," ujarnya.
Masduki melanjutkan, yang pasti, penanganan solutif Papua yang dimaksud itu masih akan dibahas secara resmi dalam rapat lanjutan Wapres bersama kementerian/lembaga terkait. Sebab, pada rapat internal yang dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Mahfud) MD belum menyertakan seluruh lembaga terkait.
"Itu ada rapat interen (kemarin), juga ada pembicaraan informal setelah rapat kabinetlah. Dan itu pekan depan setelah kunjungan dari Bintan itu akan ada rapat lagi," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menyoroti penanganan masalah keamanan di Papua khususnya terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tidak kunjung selesai. Dia mengaku sedih sekaligus heran lantaran permasalahan tersebut hingga kini tak kunjung selesai.
"Rasanya saya sedih loh, ini boleh lah, kok urusan Papua saja menurut saya enggak selesai-selesai. Jadi saya sendiri terus bingung sendiri, terus saya sendiri mikir sendiri," kata Megawati saat peresmian Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Bung Karno-369di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (1/6/2023).
Megawati mengaku memahami kondisi di Papua. Sebab, ia sempat menjabat sebagai Presiden Republika Indonesia. Namun, ia bingung mengapa sampai sekarang persoalan di Bumi Cenderawasih itu tidak juga menemukan jalan keluar.
Megawati pun mengaku ingin menerjunkan sejumlah batalion tentara ke Papua seiring dengan konflik bersenjata antara TNI dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Merdeka (TPNPB). Dia memandang TPNPB merupakan rakyat RI yang terprovokasi.
"Saya lihat yang maju ke Papua ini. Saya terus bilang, hmm, kalau saya masih komandan, boleh toh Pak ngomong? Kalau saya masih komandan, saya turunkan di sana berapa batalion. Keren, kan," ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika