REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Umum UKM DKI Jakarta, Heikal Safar, menyambut baik dan mendukung sosialisasi Gerakan Empat Pilar MPR RI bersama Dewan UKM Komite Wilayah DKI dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) DKI di Gedung Nusantara IV MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/6/2023).
Menurut Heikal, sosialisasi Gerakan Empat Pilar MPR bersama UKM dan Tim Penggerak PKK dihadiri oleh Ketua Dewan UKM Komite Wilayah DKI Jakarta, Imlahyudin Tuanaya, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jakarta Fahira Idris dan Tokoh Perempuan Nasional, Mien Uno. Acara itu dipimpin langsung Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo.
Heikal menuturkan, dalam arahan dan pesannya, Ketua MPR Bamsoet berharap, pelaksanaan pesta demokrasi 2024, berujung pembelahan bangsa akibat para pendukung masing-masing calon terjebak dalam fanatisme yang sempit. Menurut dia, Bamsoet mengajak seluruh elemen masyarakat menyambut Pemilu 2024 dengan riang gembira dan bersuka cita.
"Sehingga diharapkan masyarakat juga jangan sampai ikut terjebak dalam politik pragmatis jangka pendek," ucap Heikal di kantornya di Jalan Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (7/6/2023).
Heikal juga mengutip pesan Bamsoet yang mengajak masyarakat menjadi pemilih cerdas. Dengan begitu, semua pihak bisa meminimalisasi terjadinya money politics dan high cost politics. Karena jika hal itu dapat diwujudkan maka bisa menyelamatkan demokrasi Pancasila supaya tidak terjebak dalam demokrasi angka-angka.
"Jangan kita jual masa depan bangsa, hanya karena uang Rp 50 ribu atau Rp 100ribu, lantaran jika memilih seorang Pemimpin hanya karena uang, maka resikonya akan ditinggalkan," ujar Heikal yang berniat maju menjadi calon wali kota Bekasi 2024 tersebut.
Selain itu, Heikal juga mengakui penjelasan Bamsoet terkait masyarakat supaya menjadi pemilih dan pendukung cerdas. Sehingga, demokrasi Pancasila bisa tegak dan elemen masyarakat ikut pula berkontribusi dalam menegakkan etika kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Pasalnya etika adalah persoalan yang sangat penting, mengingat dalam pandangan filsafat hukum, kedudukan etika berada pada tataran norma dan asas paling terpenting di atas undang-undang," ucap Heikal.
Dia merujuk survei bertajuk Digital Civility Index (Indeks Keadaban Digital) pada 2020 yang dirilis Februari 2021, yang menempatkan Indonesia menempati urutan 29 dari 32 negara 'terburuk' untuk kawasan Asia Pasifik. Masyarakat Indonesia dinilai tidak memiliki kesopanan di dunia maya.
Karena itu, etika sosial dan sopan santun dalam pergaulan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. "Seiring dengan meredupnya adab sopan santun, khususnya di kalangan generasi muda bangsa, karena kehadiran gaya hidup hedonis, individualis, egois, dan pragmatis, saat ini kita harus terapkan kembali nilai budaya dan kearifan lokal," tutur Heikal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
