REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku akan ikut campur atau cawe-cawe. Menurut Benny, seharusnya seorang kepala negara haruslah netral, terutama jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Pernyataan cawe-cawe tersebut tentu akan mencoreng demokrasi di Indonesia. Apalagi adanya potensi jika seorang presiden dapat menggunakan alat-alat negara untuk memuluskan kepentingannya.
"Kami tetap punya pandangan presiden itu harus netral. Bolehlah dia punya dukungan karena dia adalah petugas partai, tapi dia tidak boleh menggunakan aparatur negara, alat negara untuk merealisasikan apa yang dimaksudkan dengan kepentingan bangsa dan negara itu," ujar Benny di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Jokowi seharusnya justru menjadi orang pertama yang menekankan netralitas jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024. Biarkan rakyat menggunakan hak suaranya untuk memilih calon pemimpin periode berikutnya.
"Intinya tidak boleh menggunakan alat negara untuk menghalang-halangi untuk menyingkirkan calon presiden atau calon wakil presiden yang bukan dari kubu parpol yang tidak diusung oleh parpol yang diusungnya atau yang dia tidak dukung," ujar Benny.
"Dia harus menjaga iklim demokrasi, menjaga iklim persaingan sehat dalam politik. Sebab dia adalah kepala negara, dia bukan kepala petugas partai," katanya menegaskan.
Pernyataan tegas disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuannya dengan para pimpinan media nasional. Jokowi menjawab suara yang selama ini menilainya cawe-cawe dalam urusan dengan partai politik.
"Untuk negara, saya cawe-cawe," ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Senin (29/5/2023). Ia pun menegaskan bahwa cawe-cawe yang dimaksudkannya itu adalah dalam urusan yang positif.
Ia mengaku akan cawe-cawe untuk memastikan perekonomian negara berjalan baik. Jokowi juga menyatakan harus cawe-cawe agar pemilu nanti bisa berjalan secara demokratis.
Termasuk dalam urusan mengundang para pimpinan parpol, ditegaskannya sebagai upaya untuk memastikan negara ini tetap berjalan baik di masa mendatang. Hal yang disampaikannya dalam pertemuan dengan para pimpinan parpol, kata Jokowi, adalah soal kesempatan emas Indonesia yang tidak boleh dilewatkan. "Tiga belas tahun ke depan sangat menentukan," ujar Jokowi menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika