REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) segera melakukan uji coba penyambungan dengan Trans Pakuan untuk mengurangi kemacetan. "Dalam waktu dekat kita mulai dengan uji coba dulu," kata Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) Welfizon Yuza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (15/5/2023).
Dalam uji coba itu nantinya dievaluasi sebelum permanen. "Jadi kalau, misalnya, formatnya sudah ada beberapa opsi, nanti kita mulai uji coba, nanti kita mulai evaluasi, baru nanti ditindaklanjuti dengan yang sifatnya permanen," katanya.
Kerja sama TransJakarta-Trans Pakuan ini tertuang dalam "Momerandum of Understanding" (MoU) yang ditandatangani Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Transportasi Pakuan Kota Bogor dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI pada Kamis (11/5).
"Salah satu isi dari MoU itu adalah membentuk tim bersama. Jadi untuk bisa mempercepat proses kerja sama ini, tim teknis lagi membahas dari sisi operasional dan layanannya atau dari sisi-sisi lainnya," ujar Welfizon.
Kerja sama TransJakarta-Trans Pakuan ini, kata Welfizon, dapat menjadi alternatif untuk mempermudah mobilitas warga di kedua daerah selain menggunakan kereta api dan transportasi lainnya serta sebagai upaya dalam mengurangi angkat kemacetan.
Selain itu, Welfizon mengaku belum mengetahui jumlah armada Trans Pakuan yang akan disediakan dalam program penyambungan rute tersebut. Saat ini, PT TransJakarta dan Perumda Transportasi Kota Bogor sedang menentukan titik awal keberangkatan Trans Pakuan dari Bogor beserta halte-haltenya.
"Jadi kita akan lihat, titiknya pun juga saat ini sedang dipelajari. Jadi dari Bogor itu titiknya di mana yang akan kita gunakan. Kalau untuk masuk Jakarta sudah pasti di Cibubur (Jakarta Timur). Tapi berangkat dari Bogornya ini sedang dipelajari," kata Welfizon.
Penyambungan rute bus antara TransJakarta dengan Trans Pakuan ini tidak menambah beban keuangan daerah baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun keuangan TransJakarta sebagai perusahaan milik Pemerintah Provinsi DKI. Welfizon menyebutkan, pihaknya masih mencari skema bisnis atau pendanaan yang sesuai.
"Jadi kalau dari sisi pendanaan, dari sisi pembiayaan, prinsipnya itu tidak membebani keuangan DKI dan juga tidak membebani keuangan perusahaan," katanya.
Pihaknya akan cari pola yang saat ini sedang dipelajari. "Kesediaan untuk membayar (willingness to pay), kemampuan untuk membayar (ability to pay) seperti apa," kata Welfizon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika