REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa koalisi besar yang bertujuan untuk melanjutkan keberhasilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat mungkin terwujud. Namun, realisasinya dinilainya akan bergantung pada sosok yang akan diusung sebagai calon presiden (capres).
"Modal kerja sama dengan parpol dalam pemerintahan Pak Jokowi ini tentu saja bisa ditransformasikan di dalam kerja sama yang akan datang, tapi pada akhirnya juga akan ditentukan pada figur siapa yang akan ditetapkan," ujar Hasto di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (18/4/2023).
Namun, intensitas komunikasi baru akan meningkat setelah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengumumkan capres yang diusung. Pengumuman tersebut, disebutnya masih akan menunggu momentum yang tepat.
"Bandul politik ini akan bergerak dari penetapan capres dari Bu Mega yang momentumnya nanti akan disampaikan dalam waktu yang tepat," ujar Hasto.
Di samping itu, ia mengatakan bahwa beberapa waktu lalu ia telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Salah satu yang dibahas adalah sistem proporsional pemilihan umum (Pemilu).
"Apakah proporsioanl terbuka atau tertutup, kami membangun dialog terbuka dengan Partai Golkar. Komunikasi kami juga intens, kami juga bertemu dengan Pak Dasco," ujar Hasto.
Ia tak mengungkap detail, apakah pertemuan ketiganya juga membahas ihwal wacana pembentukan koalisi besar. Namun ia menyampaikan, peluang kerja sama antarpartai politik sangatlah terbuka.
"Kalau kerja sama kan sesuatu keniscayaan, karena kita bangsa dengan spirit gotong royong, tapi nanti ada suatu tahapan-tahapannya. Yang penting pemerintahan Jokowi ini mencapai legacy yang tertinggi," ujar Hasto.
Untuk sekarang, PDIP mengaku fokus untuk membantu pemerintahan Presiden Jokowi dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Termasuk persiapan arus balik nanti.
"Kami tak ingin campur adukan urusan mudik, Idul Fitri, dengan persoalan politik. Politiknya ialah politik kemanusiaan, politik untuk siapkan halal bi halal agar jadi momentum yang sangat penting dalam membangun persatuan," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
