REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah praktisi menilai, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sukses menjaga dan mendorong stabilitas perekonomian nasional di tengah guncangan pandemi dan potensi resesi dunia. Sebagai pembantu presiden, Airlangga sukses menjalankan tugas dan dinilai berhasil mengorkestrasi pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi.
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin berpendapat, Airlangga sebagai Menko Perekonomian maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar, merupakan pemimpin nasional, yang saat ini memiliki kapasitas dan visi ekonomi yang sangat baik. Menurut Ujang, Airlangga bahkan telah memiliki 'buku putih', yakni gagasan otentik dalam membawa perekonomian nasional ke depan.
"Selama ini dari beberapa kandidat yang muncul belum terlihat punya gagasan tersebut, hanya satu menurut saya yang punya gagasan terkait prospek ekonomi ke depan, dia adalah Airlangga Hartarto," kata Ujang dalam diskusi daring bertajuk 'Prospek Ekonomi Indonesia di Tahun Politik' di Jakarta, Selasa (11/4/2023).
Menurut Ujang, Indonesia dengan berbagai potensi dan tantangannya membutuhkan sosok pemimpin yang mampu mewujudkan stabilitas politik dan ekonomi. Kapasitas tersebut harus menjadi penilaian bahkan persyaratan utama yang menjadi prioritas di mata pemilih.
"Apa artinya politik jika ekonomi tidak stabil. Jika ekonomi gonjang-ganjing maka politik pun akan karut-marut. Penguatan dan stabilitas ekonomi-politik ini harus dilaksanakan sejalan upaya pembenahan layanan publik dan birokrasi, serta penguatan demokrasi," katanya.
Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU), Syafrizal Helmi menganggap, Airlangga sebagai Menko Perekonomian serta Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada masa pandemi dan pascapandemi, telah berani mendorong berbagai kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, seperti bansos, subsidi, optimalisasi KUR untuk UMKM dan Kartu Prakerja.
"Pemimpin nasional mendatang harus memiliki dan telah menjalankan ekonomi berdasarkan sila kelima Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945. Tidak perlu detail tapi paham dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang tepat dalam mengelola situasi dan tantangan ekonomi hari ini. Menurut saya, sosok tersebut ada pada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto," ujarnya.
Pengamat kebijakan publik Universitas Padjajaran, Yogi Suprayogi menggarisbawahi pentingnya para pemimpin nasional memiliki visi kebangsaan yang jelas dan kokoh. Dia menegaskan, upaya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan harus dilandasi pada kesadaran untuk memperkuat kecintaan dan pelayanan, serta melindungi dan memajukan kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara.
"Aspek kecintaan kebangsaan ini harus jadi pintu masuk dalam menata pemerintahan sekaligus membangun fondasi ekonomi bangsa secara kokoh. Apalagi di era digital. Saya lihat Kemenko Perekonomian yang digawangi Pak Airlangga sudah memiliki visi ke arah sana," ujarnya.