Selasa 11 Apr 2023 19:53 WIB

MAKI Minta Pengadilan Perintahkan Polda Jateng Tetapkan Tersangka Polisi Jadi Calo Bintara

Sejauh ini lima anggota polisi terlibat calo penerimaan bintara baru disanksi etik.

Seorang calon peserta menjalani pengukuran tinggi badan guna mengikuti seleksi penerimaan Bintara Polri. Belakangan terungkap proses penerimaan bintara di Polda Jateng melibatkan calo oknum anggota polisi. (ilustrasi)
Foto:

Berbicara terpisah, Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Polisi Dedi Prasetyo mengatakan, Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri melibatkan peran aktif masyarakat untuk mengawasi proses rekrutmen anggota polisi dengan meluncurkan hotline pengaduan masyarakat.

"Rekrutmen ini harus menjadi kontribusi positif dengan melaksanakan prinsip Betah (bersih, transparan, akuntabel dan humanis), serta clean and clear," kata Dedi, Selasa.

Dedi menjelaskan, masyarakat yang mengalami, melihat, mendengar dan mengetahui adanya dugaan penyimpangan dalam proses penerimaan calon anggota polisi dapat mengadu ke hotline nomor ponsel 0857-7376-0016. Nomor hotline tersebut, kata dia, tersambung langsung dengan aplikasi WhatsApp SSDM Polri.

Peluncuran hotline tersebut merupakan operasi khusus SDM Polri untuk mempertahankan kinerja rekrutmen yang pernah memperoleh sertifikasi ISO dengan prinsip BETAH.

"Inilah pertanggungjawaban kita, penting untuk meningkatkan kerja keras dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri yang saat ini telah mencapai 70,8 persen," kata Dedi.

Mantan Kadiv Humas Polri itu mengatakan setelah peluncuran ini, pihaknya menargetkan untuk meningkatkan kepercayaan publik hingga bisa menyentuh 76 persen, bahkan lebih, pada HUT Bhayangkara 1 Juli mendatang. Ia menyebut, rekrutmen anggota Polri yang bersih menjadi pertaruhan untuk mencapai target peningkatan kepercayaan publik Polri kembali.

"Brand image yang masih melekat di masyarakat, 'masuk polisi pakai uang', 'masuk bintara sekian ratus (juta rupiah)', '(masuk) taruna sekian ratus juta atau sekian miliar (rupiah)'. Image ini harus kami ubah," kata Dedi.

Dedi juga memperingatkan agar pelanggaran dalam proses rekrutmen anggota Polri dihindari. Para pejabat kepolisian, baik di tingkat pusat maupun daerah, diminta memiliki upaya mitigasi kecurangan dalam penerimaan anggota Polri ini.

"Polri harus ubah image tersebut. Contoh kasus di Jawa Tengah ini sudah cukup memukul Polri. Jangan sampai terulang kembali. Mitigasi sedari awal sampai selesai proses rekrutmen," ungkap dia.

 

photo
Komitmen Komjen Listyo sebagai Kapolri baru - (Republika)

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement