REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi B DPRD DKI Jakarta menyoroti berbagai isu dalam pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Penggunaan APBD 2022, diantaranya tentang kondisi Waduk Brigif di kawasan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saat ini, kondisi waduk yang diresmikan pada era Gubernur Anies Rasyid Baswedan tersebut terbengkalai.
Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI, Nova Harivan Paloh mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk segera melakukan perawatan terhadap waduk tersebut. Apalagi, Waduk Brigif diketahui merupakan salah satu kantong pengendali banjir di Jakarta.
Menurut Nova, saat ini kondisi Waduk Brigif memang kotor dan tidak terawat. Padahal, penanggulangan banjir menjadi salah satu program prioritas yang digadang Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono pada masa kepemimpinannya hingga dua tahun kedepan.
"Belum lama ketika saya reses ke wilayah sana, saya tengok ternyata tidak terawat. Ini harus ada perhatian kusus. Jangan sampai kita membangun bagus, tapi ternyata tidak terawat," kata Nova dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (5/4/2023).
Anggota Komisi D DPRD DKI lainnya, Dedi Supriadi juga menilai bahwa Waduk Brigif saat tidak terawat. Dia menyebut, perlu adanya edukasi pada warga yang datang untuk ikut merawat waduk tersebut. "Kalau lihat kondisinya sekarang ini mulai agak kotor ya, masyarakat perlu dikasih tahu bagaimana memelihara fasilitas yang bagus dan bermanfaat ini," ujar Dedi.
Selain perawatan, politikus PKS tersebut juga meminta Waduk Brigif diberi pengamanan ekstra, seperti pemasangan pagar pembatas. Dia khawatir anak-anak yang bermain di sekitar bibir waduk sewaktu-waktu bisa terperosok karena tidak adanya pembatas.
"Ada bagian yang membahayakan terutama untuk anak-anak, pengamanannya juga kurang, karena ada bagian yang curam. Apalagi di situ ada penyewaan skuter listrik, kalau enggak bisa menggunakannya, bisa nyebur," jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI, Yusmada Faizal menjelaskan, setahun setelah serah terima, perawatan Waduk Brigif masih dikelola oleh kontraktor. Pada tahun ini, pihaknya akan menggandeng Dinas Pertamanan dan Hutan Kota serta Dinas Lingkungan Hidup DKI untuk merawat waduk seluas sekitar 10 hektare tersebut.
"Perawatan terkait pengerukan termasuk juga mitigasi sampahnya, nanti kami akan koordinasi meminta bantuan. Biasanya soal sampah ke UPK badan air. Kedua soal lahan hijaunya minta rekomendasi spek-spek teknisnya dari Dinas Pertamanan," kata Yusmada.
Sebelumnya, Gubernur Anies mengatakan, pembangunan ruang penampungan limpahan sungai Brigif merujuk konsep Sungai Kallang di Singapura serta Sungai Meuse dan Waal di Belanda. Dia menjelaskan, sungai berbasis alam merupakan program naturalisasi yang menggunakan konsep kembali ke alam sebelum kawasan itu terjamah pembangunan.
"Kita merujuk kepada dua tempat itu dalam membangun ruang limpahan sungai Brigif. Pertama proyek Kallang River di Singapura, lalu di Belanda sungai Meuse dan Waal," kata Anies saat ditemui di Waduk Brigif, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (6/10/2022).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
