Senin 06 Mar 2023 17:03 WIB

Heru Budi Ikuti Kebijakan Pusat Terkait Depo Plumpang

Pj Gubernur DKI Heru Budi sebut mengikuti kebijakan pusat soal zonasi depo Plumpang.

Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang. Pj Gubernur DKI Heru Budi sebut mengikuti kebijakan pusat soal zonasi depo Plumpang.
Foto: Istimewa
Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang. Pj Gubernur DKI Heru Budi sebut mengikuti kebijakan pusat soal zonasi depo Plumpang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat terkait opsi meninjau kembali zonasi permukiman dan Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) milik Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara setelah peristiwa kebakaran pada Jumat (3/3).

"Pemprov DKI Jakarta akan ikuti kebijakan pemerintah pusat," kata Heru di Jakarta, Senin (6/3/2023).

Baca Juga

Menurut dia, semua opsi saat ini sedang dibahas oleh Menteri BUMN Erick Thohir setelah mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo. "Presiden kemarin sudah ke sana (Plumpang), sudah memerintahkan kepada Menteri BUMN, sekarang sedang dibahas oleh beliau," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meninjau kondisi pengungsi korban kebakaran Depo BBM Pertamina di RPTRA Rasela Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Ahad (5/3).

 

Dalam peninjauan itu, Kepala Negara memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartonoagar segera merelokasi tempat tinggal korban kebakaran dalam satu atau dua hari.

Relokasi tersebut bisa dua kemungkinan, yakni memindahkanpenduduk ke pulau reklamasi atau lokasi Depo Pertamina yang dipindahkan.

"Saya sudah perintahkan Menteri BUMN dan Gubernur DKI segera mencarikan solusi kejadian di Plumpang, terutama, karena ini zona yang berbahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpang-nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menyebutkan kondisi tanah menjadi salah satu kendala pembuatan buffer zoneatau zona penyangga yang memisahkan antara Depo Pertamina Plumpang dengan permukiman penduduk di sekitarnya.

Presiden menjelaskan zona penyangga dengan jarak 50 meter antara depo dan permukiman sudah pernah diusulkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2009. Usulan itu didasarkan ledakan di Depo Pertamina Plumpang, yang berujung kebakaran hingga ke rumah penduduk pada 2009.

"Dulu memang sudah direncanakan untuk dibuat air di kanan kirinya sungai, tetapi memang belum sampai kepada titik mencarikan solusi untuk penduduk yang ada di situ. Tanah merahnya ini kan padat dan penuh," ujar Jokowi.

Sebelumnya, pada Jumat (3/3) sekitar pukul 20.10 WIB Depo BBM Plumpang terbakar dan meluas hingga ke permukiman di sekitar depo. Adapun, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, hingga pukul 06.00 WIB pada Senin ini, korban meninggal berjumlah 18 jiwa. Sedangkan, 37 jiwa sedang dalam penanganan tim medis di rumah sakit.

Sementara itu, menurut data BPBD DKI hingga pukul 06.00 WIB, tercatat jumlah pengungsi sebanyak 214 jiwa. Mereka sementara ini mendiami Kantor PMI Jakarta Utara sebanyak 186 jiwa dan RPTRA Rasella sebanyak 28 jiwa.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement