REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi kritikan dari Anies Baswedan terkait banyaknya penerima manfaat program yang dipangkas. Heru mengeklaim tak pernah memberhentikan program dari gubernur sebelumnya.
Ia mengatakan, ketika dilantik menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta pada 2022, pembahasan terkait APBD untuk 2023 sudah berjalan di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Artinya, ia tak memiliki kewenangan untuk mengubah peruntukan APBD.
BACA JUGA: Adidas Coret Bella Hadid dari Iklan Sepatu Usai Dikritik Israel, Netizen Serukan Boikot
"Gini ya, saya jelasin ya, saya masuk itu Oktober 2022, APBD sudah berjalan 2022 untuk 2023, itu ya," kata Heru di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).
Selain itu, ia menegaskan tak pernah memberhentikan program gubernur sebelumnya terkait kemasyarakatan. Semua program yang bersentuhan langsung tetap dijalankan.
"Yang kedua, tidak ada kegiatan untuk masyarakat, saya yang berhentikan tidak ada. Semua saya jalankan," kata dia.
Kendati demikian, Heru mengaku tetap melakukan perbaikan terhadap program yang sudah berjalan. Salah satunya adalah perbaikan terkait program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Perbaikan yang dilakukan itu adalah mendata ulang penerima manfaat kedua program tersebut. Dengan begitu, program itu menjadi lebih tepat sasaran.
"Saya kan enggak motong KJP. Masa ada siswa yang kaya dapat KJP? Enggak juga, ada BPK, ada BPKP, semua saya rapikan sesuai dengan rule yang ada," ujar dia.
Ia pun meminta setiap pihak tak melulu menjelekkan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hari ini. Apalagi, ketika upaya menjelekkan itu dilakukan hanya untuk kepentingan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.
"Silakan untuk berlagak di Pilkada, tapi jangan mengkambinghitamkan saya," kata Heru.
Sebelumnya, Anies mengatakan ingin mengembalikan sifat Pemprov DKI Jakarta yang penuh kasih sayang terhadap warganya. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta hari ini dinilai pelit terhadap warga.
"Oleh karena itu, kami akan pastikan kembalikan semua manfaat-manfaat yang sempat terpotong. Karena apa? Karena harus bisa memberikan manfaat pada masyarakat yang ada di sini," kata dia, Sabtu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika