REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana menyebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membutuhkan pimpinan yang tegas untuk menangani persoalan di kawasan Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Hal itu sehubungan dengan peristiwa kebakaran yang mengakibatkan belasan meninggal dan puluhan luka.
Patut diingat, menurut William, pada periode kepemimpinan Gubernur Anies Rasyid Baswedan, warga di kawasan yang terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang, justru mendapat izin mendirikan bangunan (IMB) kawasan. Meski sifatnya sementara, masa berlaku UMB berlaku tiga tahun.
"Harusnya Pak Anies mengajak warga untuk pindah ke lokasi yang aman, ini malah dikasih IMB. Ini pembelajaran penting, pemimpin harus punya ketegasan, jangan cuma mau ambil kebijakan yang enak didengar tapi bisa mencelakakan masyarakat," kata politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (6/3/2023).
Baca: Pj Heru Ikut Kebijakan Pemerintah Pusat Soal Relokasi Permukiman Plumpang
Menurut William, langkah Anies tersebut tidak tepat. Pasalnya, selain membahayakan masyarakat, terlebih pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok warga juga pernah diajak untuk pindah mengingat lokasi itu berbahaya untuk ditempati karena dekat dengan Depo Pertamina.
"Pak BTP dulu pernah mengajak warga untuk pindah karena memang tidak aman jika ada pemukiman dekat Depo Pertamina. Ketegasan Pak BTP harus ditiru oleh pemimpin politik, walaupun terkadang tidak nyaman, tapi kebijakan penting diambil untuk keselamatan masyarakat sendiri," ucap William.
Di sisi lain, William juga mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta segera melakukan evakuasi kepada korban dan memberikan pengobatan secara gratis. "Pemprov DKI Jakarta sekarang harus fokus menyelamatkan warga. Jangan sampai kejadian ini terulang. Pastikan mereka sekarang punya tempat tinggal yang aman dan korban dapat pengobatan gratis," tuturnya.
Baca: Gembong PDIP Sebut Pj Heru Sosok Sederhana tak Bakal Naik Mobil Dinas Jeep
Ikuti Whatsapp Channel Republika