Beberapa masalah di antaranya NTT menjadi provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi sebesar 37,8 persen berdasarkan data Kemenkes pada 2021. Sementara itu, indeks pembangunan manusia (IPM) NTT 65,28, menduduki peringkat ke-32 dari 34 provinsi berdasarkan data BPS pada 2021.

Selain itu, masih banyak ruang kelas di sekolah dalam kondisi rusak. Berdasarkan data NPD Kemdikbudristek pada 2021, ada 47.832 kelas yang rusak.

Lantas, 66 persen SD belum dan berakreditasi C, 61 persen SMP belum dan berakreditasi C, dan 56 persen SMK belum berakreditasi C. Di sisi lain, ribuan guru honorer di NTT diberi upah jauh di bawah UMK/UMP, yaitu antara Rp 200 ribu sampai Rp750 ribu per bulan.

"Mestinya kebijakan pendidikan pemprov fokus saja pada masalah yang esensial dan pokok di atas. Bisa dikatakan Pemprov NTT menggaruk yang tidak gatal," kata Satriwan di Jakarta, Selasa (28/2/2023).

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat menjelaskan kebijakan tersebut hanya berlaku untuk SMA 1 dan SMA 6. Ini menjadi langkahnya untuk menyiapkan siswa di kedua sekolah menengah atas itu agar dapat menembus perguruan tinggi negeri (PTN) ternama atau sekolah kedinasan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika