REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati diprotes pegawai pajak setelah meminta klub motor gede (moge) Belasting Rijder dibubarkan. Melalui Instagram resminya, Sri Mulyani melayangkan permintaan pembubaran tersebut buntut video dan foto Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suro Utomo naik moge viral.
"Kalau sudah tidak suka dengan ditjen pajak bilang terus terang Bu Sri. Jangan sudah babak belur dihantam sana sini, bukannya dibela malah makin dijelekkan citranya. Sudah lepaskan saja DJP dari Kemenkeu. Biarkan pajak diurus independen di bawah presiden. Itu tandanya Anda tidak becus ngurus pajak," kata salah satu komentar oleh akun @sammybinjay, seperti dikutip pada Selasa (8/2/2023).
Komentar ini merujuk pada unggahan instruksi Sri Mulyani terkait pamer harta kekayaan para pegawai pajak di Kementerian Keuangan. Khususnya, pada Suryo Utomo yang memantik ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan, terutama perpajakan.
"Saya menyampaikan instruksi kepada Dirjen Pajak. Jelaskan dan sampaikan kepada masyarakat mengenai jumlah Harta Kekayaan Dirjen Pajak dan dari mana sumbernya, seperti yang dilaporkan pada Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)," kata Sri Mulyani pada Ahad (26/2/2023).
Sri Mulyani juga meminta klub moge Blasting Rijder yang didalamnya terdiri atas para pegawai pajak dibubarkan. Ia mengecam gaya hidup pamer para pejabatnya meski moge-moge tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang halal.
"Hobi dan gaya hidup mengendarai moge menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP," kata Menkeu Sri.
Sejumlah komentar lain pada unggahan Menkeu tersebut meminta untuk tidak diumbar di media sosial. Menurut mereka yang berkomentar juga meminta Sri Mulyani bijak menggunakan medsos.
"Ibu, mohon maaf dengan segala kerendahan hari, saya ingin bertanya apakah memposting ini sudah dipikirkan dengan bijak dampak dan efek ke depan seperti apa? Terima kasih," kata salah satu komentar dengan akun @reresthetic.
"Dear ibu Sri. Kita tahu bahwa negara kita hidup dari pajak. Walau tidak sepenuhnya, tapi mayoritas. Bukan BNPB atau Cukai. Semestinya ibu bisa lebih bijak bermedsos untuk hal-hal seperti ini bisa diredam dan diperbaiki secara internal. Saat di internal ibu mau marah dan ngamuk silakan. Tapi jika dibawa ke ranah umum seperti ini dampaknya besar," kata pengguna @fitria.hs.
"Sedih dan hilang respect sama ibu. Bukannya meluruskan persepsi yang salah dari dari masyarakat malah seperti mengamini pendapat-pendapat masyarakat awam," kata komentar lain.
"Mohon izin bu mungkin lebih bijak jika disampaikan di internal bu hal-hal seperti ini. Bukannya meredakan malah semakin menambah persepsi lain," komentar lain mencetus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
