REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan visinya untuk menjadikan Ibukota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai kota layak anak yang diakui dunia. Dengan begitu, ia juga berharap penanganan stunting dan gizi buruk pada anak harus masif digencarkan, utamanya dimulai dari kawasan sekitar IKN.
Hal ini disampaikannya dalam pertemuan dengan perwakilan organisasi PBB yang berfokus pada isu anak-anak atau United Nations Children's Fund (UNICEF) Indonesia di Gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (23/2/2023).
“UNICEF perlu memikirkan penguatan IKN khususnya melakukan perluasan pendampingan kepada pemerintah daerah di sekitaran kawasan Kabupaten Penajam Paser Utara. Jangan sampai nanti ada gizi buruk dan stunting di sekitar IKN,” kata Moeldoko, dikutip dari siaran pers KSP, Jumat (24/2).
Menurutnya, saat ini pemerintah harus berupaya keras mencapai target penurunan stunting seiring dengan target pembangunan IKN. Diharapkan pada 2024 saat mulai pemindahan ke IKN, sudah tidak ada lagi stunting dan gizi buruk.
Lebih lanjut, Moeldoko berharap akan ada kampanye skala besar antara UNICEF dengan KSP, BKKBN, Kemenkes dan sejumlah kementerian terkait untuk menciptakan kesadaran masyarakat bahwa masalah stunting ini adalah urusan yang serius.
Persoalan stunting ini merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian utama Presiden Joko Widodo. Di awal pemerintahan Jokowi di 2013, angka prevalensi stunting di Indonesia mencapai angka 37,2 persen.
Kebijakan penurunan stunting Presiden Jokowi menunjukkan hasil yang sangat baik dengan prevalensi stunting di 2022 mencapai angka 21,6 persen. Pemerintah pun optimis menargetkan prevalensi stunting di 2024 turun menjadi sebesar 14 persen.
UNICEF sendiri telah berkonsultasi dengan KSP sejak 2017 di isu-isu imunisasi, vaksinasi, serta berkolaborasi dalam gugus tugas percepatan penurunan stunting yang diketuai oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Pasca pandemi, UNICEF berkomitmen untuk membantu Indonesia untuk mengejar peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang sempat tertinggal selama 2 tahun karena fokus pelayanan pandemi Covid-19.
“Seperti yang dikatakan oleh Pak Moeldoko, UNICEF juga ingin IKN menjadi kota layak anak yang diakui dunia melalui penilaian Kota Layak Anak Tingkat Dunia atau Child Friendly Cities Initiatives (CFCI). UNICEF sangat tertarik untuk melanjutkan diskusi terkait ini, juga terkait digitalisasi data stunting demi mencapai target prevalensi stunting 2024,” kata Country Representative UNICEF Indonesia, Maniza Zaman.
UNICEF juga mengatakan, Indonesia perlu menunjukkan upaya penanganan stuntingnya kepada dunia, mengikuti jejak 4 negara dunia yakni Peru, Thailand, Vietnam dan Brazil yang berhasil mendokumentasikan keberhasilannya menurunkan prevalensi stunting.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
