REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengingatkan seluruh pihak, terutama para tokoh agama dan pimpinan serta keluarga besar pesantren untuk menghindari politik praktis di masjid dalam Pemilu 2024. Hal tersebut ia sampaikan saat mengunjungi Pondok Pesantren Al Kautsar Al Akbar di Medan, Sumatera, Utara, Kamis (23/2/2023).
"Sebisa mungkin, dihindari politik praktis di masjid-masjid agar tidak menimbulkan konflik internal," kata Mahfud, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Mahfud lalu menegaskan setiap masyarakat berhak menentukan pilihan politiknya, sesuai dengan kesadaran politik masing-masing tanpa perlu diarahkan melalui pertemuan-pertemuan di masjid. "Siapa pun yang akan dipilih silahkan tapi jangan dipertentangkan di masjid agar kita tidak terjebak pada pertengkaran-pertengkaran yang tidak diinginkan," ujarnya.
Selain itu, Mahfud juga meminta tokoh-tokoh agama dan pimpinan pesantren untuk berperan mengamankan penyelenggaraan Pemilu 2024 dari berbagai konflik yang berpotensi muncul di tengah masyarakat. Seperti dengan mengajak mereka untuk tetap bersikap tenang.
"Tahun depan mau pemilu, tolong masyarakat didinginkan, disadarkan semua santri dan umat agar menggunakan hak politiknya secara benar. Negara ini harus dijaga dan cara menjaganya adalah pemilu sebagai sebuah sarana menyampaikan aspirasi politik mesti dijaga dengan baik," kata Mahfud.
Lebih lanjut, ia menyampaikan terdapat dua jenis politik, yakni politik inspiratif dan politik praktis. "Saya kalau ketemu tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah itu sering saya sampaikan, politik itu ada dua. Pertama, inspiratif berupa gagasan-gagasan kepemimpinan dan pengorganisasian negara dengan baik," ucap dia.
Sementara itu, Mahfud mengatakan politik praktis berarti mengarahkan seseorang untuk memilih figur tertentu sebagai pemimpin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
