Selasa 07 Feb 2023 17:05 WIB

Epidemiolog Nilai Kasus Gagal Ginjal Akut Penuhi Kriteria KLB

Sejumlah indikator menunjukkan peningkatan kasua gagal ginjal.

Dokter merawat pasien anak penderita gagal ginjal akut. (ilustrasi)
Foto: ANTARA FOTO/Ampelsaa
Dokter merawat pasien anak penderita gagal ginjal akut. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, menilai bertambahnya temuan kasus gagal ginjal akut pada anak sudah memenuhi kriteria penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Ini dilihat dari temuan kasus yang meningkat.

"Saya selalu sampaikan sudah sejak awal bahwa kasus gagal ginjal akut ini sudah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai KLB," kata Dicky kepada Antara di Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Baca Juga

Dicky menyoroti sejumlah indikator KLB seperti jumlah temuan kasus gagal ginjal akut yang terus meningkat, hingga lamanya rentang waktu kejadian sudah memenuhi syarat penetapan status KLB, sehingga pemerintah diharapkan segera menetapkan status KLB, agar ada status hukumnya dan semua pihak bergerak serentak. Ia khawatir jika pemerintah terus mengulur waktu dan tidak segera mengusut kasus secara tuntas, maka akan muncul kasus serupa yang berbahaya bagi anak-anak.

"Kita seringkali menganggap remeh tentang kepastian hukum atau terkait keberadaan regulasi yg mendukung aksi. Karena ada budaya pemerintah yang merasa penting aksinya, atau sudah melakukan tindakan. Ini pandangan yang keliru dan tidak melihat aspek keberlanjutan serta ketahanan kesehatan," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah perlu belajar dari sejarah berdasarkan sains, proses identifikasi masalah, melakukan kajian dan mengurutkan tiap masalah secara komprehensif.

"Jadi kalau bicara obat ini bukan hal baru, di negara berkembang dan miskin ini terjadi lama, bahkan masih jadi masalah global. Ini bukan bicara masalah WHO, tapi ada WTO dan sebagainya. Apalagi semakin turun ke level bawah, pihak nasional, pihak lokal ini harus turun, dirembuk, dan ditata," katanya.

Hal lain yang dikhawatirkan adalah terkait peredaran obat palsu di sejumlah fasilitas kesehatan. Hal itu membuktikan tingkat deteksi obat berbahaya yang diedarkan dalam masyarakat masih rendah.

"Kalau ada satu kasus saja, itu mewakili banyak kasus. Ini adalah tanggung jawab dari setiap level pemerintah dan jadi masalah kalau sense of crisis-nya tidak terbangun di setiap level dan akhirnya saling tunjuk karena tidak ada penyelesaian sebelumnya," ucap Dicky.

Oleh karenan itu ia berharap pemerintah turut menjadikan tiap kasus sebagai pembelajaran dan menyingkirkan masalah politik maupun ekonomi sejenak, untuk fokus mengutamakan kesehatan masyarakat.

"Apalagi event besar seperti G20 sudah lewat. Sekarang saatnya serius itu. Masa jabatan pemerintah sekarang kan sudah mau usai, jadi tunjukkan itu untuk diperbaiki dan menjadi modal pada rezim ini untuk pemerintah selanjutnya," ujar Dicky.

Sementara bagi masyarakat, ia meminta agar kasus gagal ginjal akut pada anak terus dikawal karena prosesnya yang panjang dan masyarakat menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran untuk selalu berkonsultasi dengan tenaga medis dan tidak melakukan pengobatan sendiri.

"Setidaknya pemerintah punya rencana dan itu yang harus dikawal dan dituntut oleh masyarakat. Bicara obat, konsumsi sesuai dengan saran dokter atau apoteker dan ini yang harus jadi pembelajaran. Kalau sakit jangan obati sendiri, tapi minta saran profesional," kata Dicky.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement