Kamis 02 Feb 2023 19:11 WIB

Panglima TNI Jamin Keamanan Pemilu di Papua

Panglima meminta aparatur TNI bersikap netral.

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Teguh Firmansyah
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.
Foto: Dok Puspen TNI
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Laksamana Yudo Margono mengatakan, 2023 menjadi tahun yang penting dalam persiapan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Termasuk persiapan TNI dalam menjaga keamanan seluruh tahapan kontestasi di Papua.

"Tahun 2023 ini sudah bisa, bagaimana keamanan Papua kita jamin. Sehingga Pemilu 2024 bisa berjalan dengan aman di sana," ujar Yudo usai rapat kerja dengan Komisi I DPR, Kamis (2/2).

Baca Juga

"Dan ini sudah kita bicarakan dimulai tahun 2023, ini harus kita tuntaskan," sambungnya.

Salah satu pesannya kepada anggota TNI dalam menjaga keamanan pemilu di Papua adalah netralitas. Pesan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh komandan, agar sikap tersebut dicontoh oleh prajuritnya.

"Terus nanti khususnya di Papua ya kita tegaskan kepada prajurit, baik yang dikirim dari luar maupun yang prajurit organik di Papua, ini harus ada kesamaan. Jangan sampai prajurit yang penugasan tadi tidak sama dengan yang daerah, sehingga nanti harus punya protap yang sama," ujar Yudo.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menerima kunjungan pimpinan MPR yang diwakili Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Fadel Muhammad, dan Ketua MPR For Papua Yorrys Raweyai.

Dalam kunjungan yang dilakukan di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa, itu, mereka membahas beberapa hal. Diantaranya persoalan jangka pendek, yakni persiapan infrastruktur pemerintahan, pembentukan daerah otonom baru (DOB), dan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 pada empat DOB Papua. Empat DOB Papua meliputi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

"Tadi kami bicara yang jangka pendek ini adalah persiapan infrastruktur pemerintahan, pembentukan DOB baru, dan persiapan pemilu karena empat DOB itu harus pemilu pada tahun 2024 bersama yang lain," ujar Mahfud kepada wartawan usai pertemuan, Selasa (31/1/2023).

Di samping itu, tambah Mahfud, ada pula pembahasan mengenai persoalan jangka panjang, yaitu masalah pendidikan dan beberapa hal lain. Dalam kesempatan sama, Mahfud dan pimpinan MPR juga menyepakati bahwa dalam dua minggu ke depan akan ada pertemuan secara khusus dan komprehensif terkait hal tersebut.

"Kami bersepakat bahwa dalam dua pekan ke depan, kita akan bertemu secara lebih khusus dan komprehensif. Materinya disiapkan secara baik-baik sehingga kita bisa mengatur peran masing-masing," ujarnya.

Dapat mengunjungi Baitullah merupakan sebuah kebahagiaan bagi setiap Umat Muslim. Dalam satu tahun terakhir, berapa kali Sobat Republika melaksanakan Umroh?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement