REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA — Langkah besar untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan di Tanah Papua kini tengah digulirkan dari dua lini strategis: penguatan regulasi di wilayah perbatasan dan jaminan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.
Sinergi ini menjadi sinyal penting bahwa perhatian terhadap Papua harus terus ditingkatkan guna memastikan setiap warga di ujung timur Indonesia merasakan dampak nyata pembangunan.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani kompleksitas persoalan di wilayah perbatasan Papua.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa tantangan infrastruktur dan pelayanan publik di perbatasan tidak bisa lagi diselesaikan secara parsial oleh satu kementerian saja.
"Kami memerlukan wadah koordinasi lintas sektor yang lebih kuat. Perbatasan tidak boleh hanya menjadi 'beranda' atau sekadar simbol kedaulatan, tetapi harus dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru," ujar Rifqinizamy saat melakukan kunjungan kerja di Jayapura, Senin (9/2).
Berdasarkan tinjauan langsung ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw pekan lalu, DPR mencatat bahwa penguatan perdagangan lintas batas dan optimalisasi potensi lokal adalah kunci untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Melalui Pansus, diharapkan terjadi sinkronisasi program pusat dan daerah yang lebih berkelanjutan, mencakup pembangunan jalan penghubung hingga fasilitas kesehatan yang memadai.
Stok Beras Aman Menjelang Ramadhan 2026
Selaras dengan upaya penguatan ekonomi di perbatasan, aspek ketahanan pangan di tingkat domestik juga menjadi prioritas. Perusahaan Umum (Perum) Bulog Wilayah Papua dan Papua Barat memberikan jaminan bahwa stok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam kondisi aman menjelang bulan suci Ramadhan 2026.
Pimpinan Bulog Papua, Ahmad Mustari, mengungkapkan bahwa total cadangan beras yang dikelola mencapai angka 35 hingga 36 ribu ton. Jumlah ini mencakup stok di gudang, proses bongkar muat di pelabuhan, hingga tambahan pasokan dari Jawa dan Sulawesi yang sedang dalam pengiriman.
"Stok ini lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Idul Fitri. Kami bersama Satgas Pangan terus memantau distribusi di pasar dan ritel modern untuk memastikan harga tetap sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dan mencegah praktik penimbunan," tegas Mustari.
Urgensi Keberlanjutan Kesejahteraan
Penggabungan dua momentum ini, rencana pembentukan Pansus DPR dan kesiapan logistik Bulog, menunjukkan bahwa penanganan Papua memerlukan pendekatan yang holistik. Namun, upaya ini tidak boleh berhenti pada seremoni kunjungan kerja atau jaminan stok jangka pendek.
Pemerintah pusat dan daerah harus meningkatkan konsistensi dalam mengeksekusi kebijakan. Penguatan infrastruktur di perbatasan harus dibarengi dengan pemberdayaan manusia, sebagaimana distribusi pangan harus dibarengi dengan pengendalian inflasi yang stabil di wilayah-wilayah sulit jangkau. Hanya dengan perhatian yang lebih intensif, terukur, dan berkelanjutan, cita-cita untuk melihat Papua yang sejahtera dan mandiri secara ekonomi dapat segera terwujud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika