REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia terus turun. Data terbaru Indeks Persepsi Korupsi untuk Indonesia merosot empat poin menjadi 34 dari sebelumnya 38 pada 2021. Angka ini juga lebih buruk dibandingkan posisi pada 2019 dengan nilai 40.
Mantan penyidik KPK Novel Baswedan menyoroti secara khusus merosotnya Indeks Persepsi Korupsi itu. Menurut faktor terbesar IPK Indonesi terjun bebas adalah revisi UU KPK dan Pimpinan KPK yang ugal-ugalan.
"Faktor terbesar IPK Indonesia terjun bebas (th 2019 - 40, skrg 2022 -34) krn Revisi UU KPK & Pimpinan KPK yg ugal-ugalan. Itupun masih tertolong krn tahun lalu pemerintah membuat kebijakan kemudahan berbisnis. Kalo sdh begini kemana tuh anggota legislatif pendukung Firli cs," kicau Novel di laman Twitter-nya, Rabu (1/2/2022).
IPK atau CPI Indonesia 2022 mengacu pada delapan sumber data dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik pda 180 negara dan teritori. Poin dimulai dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.
Peneliti Pusat Kajian Anti-korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar menilai kemelorotan Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada 2022 adalah ketidakbecusan semua pihak. Data terbaru CPI dunia untuk Indonesia turun empat poin menjadi 34 dari sebelumnya 38 pada 2021.
"Poin kita memang sedang buruk, saya kira itu disebabkan karena ketidakbecusan negara secara keseluruhan, kita bicara soal Pemerintah, DPR, Mahkamah Agung, dan lembaga-lemabaga negara termasuk KPK," ujar Zainal ketika dihubungi Republika pada Rabu (1/2/2023).
Menurut Zainal, penurunan CPI Indonesia ada di hampir semua bidang. Seperti ekonomi, demokrasi, aturan hukum dan penegakannya. "Artinya di bagian-bagian itu semisal ekonomi, demokrasi, rule of law, perbaikan penegakan hukum itu buruknya semuanya menurun hanya ada beberapa yang naik, dan itu hanya beberapa poin saja," ucap dia.
Zainal mengatakan, tidak ada langkah pragmatis untuk membasmi tingkat korupsi di Indonesia yang menjadi negara ke 110 dari 180 CPI dunia. Menurutnya, semua bidang harus ditekan secara baik.
"Saya kira gak ada langkah pragmatis. Semua harus ditekan secara baik dari demkokrasi harus diperbaiki, penegakan hukum harus dikuatkan, perbaikan aparat penegak hukum pelayanan publik semua harus dikerjakan, karena di semua angka itu kan kita berantakan," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pun mengaku terpukul dengan turunya IPK tersebut."Saya agak terpukul," kata Mahfud saat menghadiri Rapat Pimpinan Lemhannas 2023, Rabu (1/2/2023).
Padahal, Mahfud mengatakan, skor IPK Indonesia biasanya mengalami peningkatan secara perlahan tiap tahunnya. Bahkan, nilainya pernah mencapai angka 39. "Terus kemarin tiba-tiba (skor IPK Indonesia 2022) turun menjadi 34. Ya terpukul," ujarnya.
Meski demikian, Mahfud mengeklaim sudah memprediksi hal ini. Sebab, jelas dia, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku tindak pidana korupsi pun cukup banyak dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2022.
"Tapi memang kita sudah menduga. Kan OTT itu banyak sekali kemarin, korupsi di mana-mana terjadi. Saya sudah menduga ini akan naik, apa namanya, kemarahan publik naik, persepsinya juga akan jelek," ungkap dia.
"Ini kan soal persepsi saja. Bukan soal mungkin korupsinya makin banyak atau enggak, tetapi persepsi itu semakin buruk," tambahnya menjelaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
