Jumat 13 Jan 2023 03:44 WIB

Sekjen Gerindra Minta Pemerintah Antisipasi Penularan Covid dari Turis Asing

Sekjen Gerindra ingatkan jangan lengah terhadap penularan Covid dari luar negeri.

Sekretaris Jendral Partai Gerindra, Ahmad Muzani
Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Sekretaris Jendral Partai Gerindra, Ahmad Muzani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan meski aturan PPKM telah dicabut namun pemerintah harus tetap mewaspadai penularan Covid-19 dari luar negeri. Hal itu disampaikan Muzani menanggapi kemungkinan bakal banyaknya turis asal China yang masuk ke Indonesia pada tahun 2023.

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu mengatakan jangan sampai pelonggaran protokol kesehatan demi mencapai target ekonomi justru mengabaikan keselamatan rakyat Indonesia. Sehingga Fraksi Gerindra menilai perlunya aturan khusus terhadap wisawatan asal China yang ingin masuk ke Indonesia. 

Baca Juga

"Aturan khusus yang dimaksud misalnya kewajiban melakukan Swab PCR bagi turis asal China yang ingin masuk ke Indonesia harus diperketat. Hal ini sebagai langkah antisipasi serta kewaspadaan kita terhadap kemungkinan meningkatnya kasus Covid-19 di dalam negeri. Jangan sampai kita menargetkan pertumbuhan ekonomi tapi mengabaikan keselamatan dan kesehatan rakyat," kata Muzani, Kamis (12/1/2023). 

"Seperti herd immunity, upaya pemulihan ekonomi nasional, dan stabilitas sosial yang sudah kita bangun dengan kerja keras dan kerja bersama ini jangan sampai sia-sia akibat ketidakwaspadaan kita terhadap kemungkinan ancaman Covid yang berasal dari turis-turis luar negeri, terutama turis asal China" imbuhnya.

Muzani mengatakan, sejumlah negara di dunia saat ini telah menerapkan pengetatan protokol kesehatan bagi turis asal China yang ingin masuk ke negara tertentu. Contohnya seperti Amerika Serikat, negara-negara di Eropa, serta sejumlah negara di Asia maupun Afrika. Mayoritas negara tersebut mewajibkan turis asal China untuk melakukan swab PCR sebelum masuk ke negara-negara tersebut.

"Bahkan pemerintah Maroko saat ini telah menetapkan pelarangan bagi turis asal China yang ingin masuk ke negara tersebut. Sehingga penting bagi pemerintah Indonesia untuk mulai mengkaji serta mempertimbangkan pengetatan, pembatasan, dan pemberlakuan aturan khusus bagi turis China yang ingin masuk ke Indonesia," jelas Sekjen Partai Gerindra itu  

Wakil Ketua MPR itu melanjutkan, pemerintah saat ini menargetkan sebanyak 253 ribu turis asal China yang masuk ke Indonesia pada tahun 2023 ini. Apalagi, perkiraan meningkatnya turis China di awal tahun ini sangat mungkin terjadi menjelang hari raya Imlek 22 Januari mendatang.

"Jadi kita tidak hanya memikirkan capaian atau target devisa dari turis-turis yang ingin berlibur ke Indonesia. Penting bagi Menteri Pariwisata dan juga Menteri Kesehatan untuk menerapkan aturan khusus tersebut. Dengan demikian kita bisa memastikan bahwa keselamatan dan kesehatan warga kita adalah hal yang sangat prioritas," kata Muzani.

Menurut Muzani, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakatnya dari ancaman Covid-19 yang terus bermutasi. Serta meredam kekhawatiran masyarakat terhadap ancaman Covid-19.

"Pengetatan prokes bagi wisatawan luar negeri sebagai bentuk kewaspadaan dini guna menghindari terjadinya glombang Covid-19 di Indonesia," tutup Muzani. 

Sebelumnya, Menteri Pariwisatan dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno akan berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait pemberlakuan aturan khusus, berupa pengetatan protokol kesehatan bagi turis China yang masuk ke Indonesia. Saat ini pemerintah sendiri menargetkan sebanyak 253 ribu turis asal China yang masuk ke Indonesia pada tahun 2023 ini.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement