Kamis 12 Jan 2023 12:27 WIB

Sekjen Gerindra: Pidato Megawati Cukup Memukau, PDIP Patut Bangga

Pidato Megawati dinilai banyak menginspirasi pimpinan partai politik lain.

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Teguh Firmansyah
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politiknya dalam acara HUT ke-50 PDI Perjuangan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1/2023). HUT ke-50 PDI Perjuangan mengusung tema Genggam Tangan Persatuan Dengan Jiwa Gotong Royong dan Semangat Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam. Dalam acara tersebut Ketua Umum PDI Perjuangan menyampaikan pidato politiknya yang berisi imbauan kepadamkader partainya untuk disiplin berpegang pada aturan partai serta memilih untuk menunda mengumumkan Calom Presiden pada momentum perayaan HUT ke-50. Republika/Thoudy Badai
Foto: Republika/Thoudy Badai
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politiknya dalam acara HUT ke-50 PDI Perjuangan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1/2023). HUT ke-50 PDI Perjuangan mengusung tema Genggam Tangan Persatuan Dengan Jiwa Gotong Royong dan Semangat Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam. Dalam acara tersebut Ketua Umum PDI Perjuangan menyampaikan pidato politiknya yang berisi imbauan kepadamkader partainya untuk disiplin berpegang pada aturan partai serta memilih untuk menunda mengumumkan Calom Presiden pada momentum perayaan HUT ke-50. Republika/Thoudy Badai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan pidato dalam HUT ke-50 PDIP di Jiexpo Kemayoran. Dalam pidatonya tersebut, Megawati cukup lugas mengungkapkan pandangan tentang dunia perpolitikan di Tanah Air.

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menilai, secara keseluruhan pidato yang disampaikan Megawati tersebut luar biasa. Sebagai ketua umum partai yang paling senior, pada usia sudah di atas 70, mampu menyampaikan pidato hampir dua jam. "Cukup memukau dan menurut saya kader PDIP bolehlah berbangga dengan pemimpinnya," kata Muzani, Kamis (12/1).

Baca Juga

Ia melihat, Mega tampil prima dan sangat menyegarkan bagi PDIP serta mencerahkan bagi pandangan politik secara keseluruhan. Muzani menilai, apa yang disampaikan Mega memberikan banyak inspirasi bagi pimpinan-pimpinan partai politik lainnya.

Soal tidak ada pengumuman capres maupun cawapres yang didukung PDIP pada Pilpres 2024, ia merasa, itu hak dari PDIP. Muzani menekankan, mereka sangat menghormati kapan PDIP akan mengumumkan capresnya karena itu terkait perhitungan internal.

Tapi, lanjut Muzani, Partai Gerindra memiliki hitung-hitungan internal tersendiri kapan akan memperkuat koalisi dan kapan akan mengumumkan pasangan untuk Prabowo. Ia menyebut, mereka masih terus berunding internal dan eksternal seperti ke PKB. "Terutama, Ketua Umumnya Pak Muhaimin Iskandar," ujar Muzani.

Muzani menegaskan, pengumuman capres dan cawapres yang diusung PDIP bukan jadi faktor kapan kita akan mengumumkan pasangan dalam koalisi Gerindra-PKB. Sejauh ini, hubungan Gerindra-PKB disebut baik, secara partai maupun personal pimpinan.

Ia berharap, komunikasi yang senantiasa terjaga Gerindra-PKB membuat hubungan yang baik antara Partai Gerindra dengan PDIP semakin baik. Karenanya, Muzani tidak menutup kemungkinan Prabowo Subianto dipasangkan Puan Maharani. "Hubungannya bagus, sehingga semua wacana dimungkinkan," kata Muzani.

Meski begitu, ia menambahkan, Partai Gerindra sudah menyatakan sikap untuk mengusung ketua umum mereka, Prabowo Subianto, sebagai capres pada Pilpres 2024 mendatang. Karenanya, dirasa sulit kalau memasangkan Prabowo dan Megawati.

"Sekali lagi, Gerindra telah menetapkan Pak Prabowo sebagai capres. Itu adalah keputusan rapimnas dan tentu saja itu akan kita pegang teguh sebagai perjuangan kami dalam menyukseskan Pemilu 2024," ujar Muzani.

Seperti diketahui, koalisi memang bukan sesuatu yang asing bagi Partai Gerindra dan PDIP. Pada Pilpres 2009, Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto pernah merapatkan barisan sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Namun, hubungan kedua partai sempat menjauh dalam beberapa periode pemilu maupun pilkada. Yang paling mencolok, tentu saja saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 lalu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement