Kamis 05 Jan 2023 16:36 WIB

Soal Isu Mundur, Menkominfo: Mari Jaga Akurasi dalam Menyebar Informasi

Johnny meminta parpol ikut menjaga hak prerogatif Presiden soal perombakan kabinet.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (20/9/2022). Selain menyampaikan perkembangan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, Menkominfo juga menyampaikan sejumlah isu-isu terkini salah satunya mengenai pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna hari ini Selasa (20/9).
Foto: ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (20/9/2022). Selain menyampaikan perkembangan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, Menkominfo juga menyampaikan sejumlah isu-isu terkini salah satunya mengenai pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna hari ini Selasa (20/9).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate menepis kabar terkait dirinya akan mundur dari kursi jabatannya pada Kabinet Indonesia Maju. Isu mundurnya Menkominfo telah beredar luas di publik.

"Mengingat informasi terkait tugas kami sebagai Menkominfo RI yang telah beredar secara luas di masyarakat, khususnya dalam media sosial, maka dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini kami masih melaksanakan tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh Bapak Presiden sebagai anggota Kabinet Indonesia Maju," kata Johnny dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (5/1/2023).

Baca Juga

Meski demikian, lanjut dia, keputusan perombakan atau reshuffle kabinet merupakan kewenangan penuh Presiden Joko Widodo. "Perlu ditegaskan kembali, membentuk dan megubah atau mengganti anggota kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan prerogatif Presiden sesuai konstitusi Indonesia," ujarnya.

Ia berharap partai-partai politik di Indonesia mampu menjaga hak prerogatif tunggal presiden tersebut. "Kami percaya dan yakin bahwa setiap partai politik di Indonesia memahami, memaklumi dan menjaga hak konstitusional Prerogative Rights President tersebut," katanya menegaskan.

Ia pun mengimbau semua pihak agar berhati-hati dalam menyebarkan informasi tanpa terlebih dahulu dilakukan pengecekan kebenaran. "Marilah kita bersama menjaga agar informasi yang didistribusi dan ditransmisikan kepada masyarakat terlebih dahulu harus dikonfirmasi agar akurasinya dapat dipertanggungjawabkan dan demi mencerdaskan masyarakat," tutur Johnny.

Sebelumnya, Rabu (4/1/2023), Menkominfo Johnny Gerard Plate menyerahkan sepenuhnya keputusan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju pada Presiden Joko Widodo karena itu merupakan kewenangan presiden.

"Secara pribadi, apalagi kami di sini kan sebagai pembantu presiden, melaksanakan kebijakan dan arahan presiden. Itu sepenuhnya ada di presiden," kata Johnny di Kementerian Kominfo, Jakarta.

Oleh karena itu, lanjutnya, pendapatnya pribadi yang dilontarkan ke publik pun tidak akan berpengaruh pada keputusan Jokowi terkait perombakan. "Apa pengaruhnya pendapat yang disampaikan di ruang publik ini untuk keputusan presiden? Tidak (ada). Itu sepenuhnya kepada presiden," tambahnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement